Jokowi Tak Indahkan Saran NU Tunda Pilkada Serentak

oleh -

Jakarta – Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 tetap sesuai jadwal pada 9 Desember 2020, demi menjaga hak konstitusi rakyat, hak dipilih dan hak memilih.

Penegasan ini disampaikan Jokowi melalui Juru Bicara Presiden RI M. Fadjroel Rachman di Jakarta, Senin (21/9/2020).

“Presiden menegaskan penyelenggaraan Pilkada tidak bisa menunggu pandemi berakhir, karena tidak ada satu pun negara yang tahu kapan pandemi Covid-19 akan berakhir. Karenanya, penyelenggaraan Pilkada harus dengan protokol kesehatan ketat agar aman dan tetap demokratis,” ujarnya melalui siaran pers.

Desakan penundaan Pilkada Serentak muncul dari berbagai elemen masyarakat. Di antaranya PBNU, Jusuf Kalla, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), MUI, dan anggota DPR.

Selain potensi kemunculan klaster baru, desakan ini juga berdasarkan fakta banyaknya bakal calon kepala daerah yang sudah terkonfirmasi positif Covid-19, termasuk Ketua KPU RI Arief Budiman dan komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi. Lantaran itu, PBNU dalam pertimbangannya menegaskan bahwa menjaga jiwa lebih penting ketimbang menjaga hak konstitusi. Tapi ternyata saran ini tidak didengar.

Presiden melalui juru bicaranya M. Fadjroel Rachman menegaskan bahwa Pilkada di masa pandemi bukan hal mustahil. Negara-negara lain seperti Singapura, Jerman, Perancis, dan Korea Selatan juga menggelar Pemilihan Umum di masa pandemi. Tentu dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

Fadjroel menegaskan Pemerintah mengajak semua pihak untuk bergotong-royong mencegah potensi klaster baru penularan Covid-19 pada setiap tahapan Pilkada di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) No.6/2020, pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 harus menerapkan protokol kesehatan tanpa mengenal warna zonasi wilayah. Semua Kementerian dan Lembaga terkait, juga sudah mempersiapkan segala upaya untuk menghadapi Pilkada dengan kepatuhan pada protokol kesehatan dan penegakan hukum.

Pilkada serentak, kata dia, harus menjadi momentum tampilnya cara-cara baru dan inovasi baru bagi masyarakat bersama penyelenggara negara untuk bangkit bersama dan menjadikan pilkada ajang adu gagasan, adu berbuat dan bertindak untuk meredam dan memutus rantai penyebaran Covid-19.

“Sekaligus menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia adalah negara demokrasi konstitusional serta menjaga keberlanjutan sistem pemerintahan demokratis sesuai dengan ideologi Pancasila dan konstitusi UUD 1945,” pungkasnya.