Jaksa Tolak Eksepsi Ahmad Dhani Atas Kasus Ujaran Kebencian

oleh -

SURABAYA – Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menolak semua eksepsi (pembelaan), yang diajukan oleh tim kuasa hukum Ahmad Dhani Prasetyo atas kasus ujaran kebencian. Alasannya, eksepsi Dhani tidak berdasar.

“Jadi, kami menolak semua poin eksepsi Ahmad Dhani. Karena dakwaan JPU sudah sesuai undang-undang (UU),” kata JPU dari Kejati Jatim, Rahmat Hari Basuki, saat sidang agenda membacakan tanggapan JPU terkait eksepsi Dhani, di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Kamis (14/2/2019).

Ada lima poin eksepsi yang ditolak JPU. Di antaranya berkas yang tidak diberi tanggal dalam dakwaan. Kemudian terkait penerapan pasal 27 ayat (3) sudah sesuai dengan undang-undang.  “Dakwaan kami sudah diberi tanggal, dan diterima oleh panitera PN Surabaya. Semua dakwaan kami sudah sesuai UU,” kata Rahmat.

Tak hanya itu, Rahmat juga menyinggung terkait aduan ujaran kebencian. Dia menilai bahwa yang melaporkan adalah subjek dari organisasi yang telah berbadan hukum.

“Dalam hal ini kita bicara bahwa organisasi tersebut berbadan hukum, dia bukan objek tapi ada subjeknya yaitu orang-orang yang ditunjuk sebagai ketua atau anggota itulah yang melaporkan,” katanya.

Dalam perkara ini, Ahmad Dhani dijerat Pasal 28 Ayat (2) Jo 45A ayat (2) dan atau 27 Ayat (3) serta Pasal 45 ayat (3) Undang undang Nomor 19 Tahun 2016 UU ITE dengan ancaman hukuman enam tahun penjara.
Kasus ini bermula dari laporan Koalisi Bela NKRI dengan tuduhan ujaran kebencian yang dilakukan Ahmad Dhani karena menyebut kelompok penolak deklarasi #2019 Ganti Presiden di Surabaya dengan kata-kata idiot pada Minggu 26 Agustus 2018.

Dalam sidang ini pihak kuasa hukum Ahmad Dhani meminta hakim mengeluarkan putusan sela. Harapannya hakim mengabulkan eksepsi dari penasehat hukum Ahmad Dhani yakni tidak melanjutkan perkara itu alias perkara dihentikan.

Editor : Ahmad Saefullah