HMI dan IMM Sumenep Serukan Selamatkan Demokrasi Indonesia

oleh -
Kabarjatim.com_Aksi Ratusan Mahasiswa di Sumenep
Kabarjatim.com_Aksi Ratusan Mahasiswa di Sumenep

Sumenep : Ratusan mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Ikatan Mahasiswa Muhamadiyah (IMM) Sumenep melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumenep. Para mahasiswa tersebut menyerukan selamatkan demokrasi Indonesia.

Pantauan dilokasi, Perwakilan dari dua organisasi mahasiswa extra kampus tersebut saling bergati melakukan orasi mulai dari menolak beberapa Revisi Undang-Undang yang hendak disahkan oleh para wakil rakyat di Senayan. Selain itu beberapa mahasiswa juga membagikan selebaran yangb berisi tuntutan. Adapun tutuntutan para mahasiwa tersebut yakni:

  1. Menolak pasal-pasal yang bermasalah dalam RKUHP
  2. Mendesak Pemerintah dan DPR untuk merevisi (Judical Review) UU KPK yang baru saja disahkan dan menolak segala bentuk pelemahan terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia
  3. Menuntut Negara untuk mengusut dan mengadili elite-elite yang benanggung jawab atas kerusakan Iingkungan di beberapa wilayah di Indonesia Menolak pasal-pasal bermasalah dalam RUU Ketenagakerjaan yang tidak berpihak pada pekerja
  4. Menolak pasal-pasal problematis daiam RUU Penanahan yang merupakan bentuk penghianatan terhadap semangat reforma agraria
  5. Mendesak pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual
  6. Mendorong proses demokratisasi di Indonesia dan menghentikan penangkapan aktivis di berbagai sektor

Menurut mereka, disahkannya UU KPK pada 17 September 2019 menjadi paradoks besar atas salah satu agenda reformasi dalam memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, supremasi hukum sebagai salah satu agenda reformasi juga menemui jalan buntu. Banyaknya pasal yang mendapat kritik dari berbagai Iapisan masyarakat seolah tidak menjadi bahan pertlmbangan bagi Iegislatif.

“Pasal-pasal ini meliputi aturan mengenai Makar. Kehormatan Presiden, Tindak Pidana Korupsi, Hukum yang Hidup di Masyarakat, dan beberapa pasal yang mengatur ranah privat masyarakat itu tidak wajar,”ujar salah satu orator dalam aksinya.

Selain itu, muncul beberapa rancangan peraturan perundang-undangan yang terkesan hadir sebagai formalitas penyelesaian tugas legislatif. Hadirnya RUU Pertanahan dan RUU Ketenagakerjaan, misalnya, terkesan terlalu mendadak dan dlpaksakan.

“Sedangkan di sisi lain, terdapat RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang sangat penting justru belum mendapat kepastian Iebih lanjut,” tandasnya.

Diketahui, perwakilan dua organ mahasiswa ini sedang berada di dalam kantor DPRD Sumenep. Infonya, mereka sedang merapatkan barisan untuk menggalang dukungan dalam rangka menolak RUU yang tidak wajar.(NOE)