Hari Bebas Buta Aksara, 164.346 Penduduk Jember Masih Buta Huruf

oleh -

JEMBER – Puluhan aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) cabang Jember, menggelar unjuk rasa di Gedung DPRD dan Kantor Pemkab Jember, menuntut transparansi anggaran pendidikan, khususnya pengentasan buta aksara, Senin (10/9/2018).

Koordinator Aksi Ilham Fidauziar mengaku sangat miris karena Jember yang dikenal sebagai kota pendidikan, ternyata angka buta aksaranya cukup tinggi. Padahal, di sisi lain, anggaran pengentasan buta huruf sangat besar nominalnya.

“Dari data yang kami dapatkan dari Kemdikbud Jatim, jumlah usia produktif yang belum melek aksara tertinggi, ada 164.346 jiwa. Padahal anggaran yang digelontorkan pemkab dalam berbagai progam buta aksara sangat besar,” kata Ilham kepada wartawan.

“Namun hingga saat ini, kami belum melihat aksi kongkrit dalam tataran pelaksanaan. Kami minta transparansi anggaran terkait persoalan tersebut,” imbuhnya.

Ilham juga mengatakan, Bupati Faida dalam pernyataannya menyampaikan di Jember ada dua ribu lebih ruang kelas rusak. Ditargetkan tahun ini perbaikan seribu ruang kelas di antaranya sudah tuntas.

“Namun hingga menjelang akhir tahun, belum terlihat tanda-tanda realisasi dari kegiatan tersebut. Bahkan sebuah sekolah SD, yakni SDN Bintoro 5 Jember, sampai 3 tahun, tiga kelasnya masih rusak, dan belum ada perbaikan dari Dinas terkait,” ungkapnya.

Lebih lanjut Ilham juga mengatakan, pihaknya juga merasa miris dengan persoalan dan nasib GTT (Guru Tidak Tetap) yang tidak ada perhatiannya sama sekali.

“Bertahun-tahun mereka bekerja, tanpa ada perhatian upah yang layak, perlindungan BPJS yang jelas, apalagi juga nasibnya harus diselesaikan secara beradab dan proporsional,” tegasnya.

Pihaknya juga menuntut, dan memberikan batas waktu hingga 2 minggu, untuk segera ada realisasi dan perhatian dari Pemkab Jember, dan DPRD Jember. “Dalam kurun waktu 2 minggu, kami harap ada perhatian, dan realisasi langsung terkait persoalan itu. Jika tidak, kami akan turun lagi, dan lakukan aksi lebih dari yang ada sekarang,” tegasnya.

Jalannya aksi sempat diwarnai kericuhan di depan gedung DPRD Jember, karena massa merasa dipersulit untuk bertemu dengan anggota dewan. Sempat terjadi perdebatan sengit antara mahasiswa dengan kepolisian.  Setelah menunggu beberapa lama, akhirnya perwakilan dari mahasiswa GMNI ditemui oleh Ketua Komisi D DPRD Jember Mohammad Hafidi dan Ketua Komisi B Bukri.

Dalam kesempatan ini Hafidi menyampaikan, pihaknya merasa berterima kasih atas aksi yang dilakukan oleh mahasiswa dari GMNI itu. “Karena sudah menjadi rahasia umum, tentang persoalan pendidikan di Kabupaten Jember. Serta membuktikan bahwa Komisi D tidak sendirian,” ujarnya.

Menurut Hafidi, pihaknya juga melihat kondisi pendidikan di Jember sama seperti yang dilihat oleh GMNI. “Benar yang dikatakan adik-adik GMNI itu, bahkan Komisi D berkali-kali memanggil Dinas Pendidikan, namun sampai saat ini juga belum pernah bersedia hadir. Selalu ada alasan, bahkan karena kepala dinasnya masih Plt. Tapi sekarang sudah definitif, semoga ada perhatian,” ulasnya.

Untuk permintaan adanya mediasi lagi dengan Dispendik, kata legislator PKB ini, pihaknya meminta GMNI untuk berkirim surat secara resmi. “Silahkan berkirim surat secara resmi, kita mediasi antara adik-adik GMNI dengan Dispendik, nanti kita sama-sama bahas. Agar persoalan pendidikan ini bisa diketahui, apa persoalannya,” pungkasnya.