Fraksi PKB Dorong Gubernur Jatim Realisasikan Perda Pesantren

oleh -

SURABAYA – Anggota DPRD Jawa Timur dari Fraksi PKB, Ahmad Athoillah, mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pesantren sebagai turunan dari Undang-undang tentang Pesantren. Ia pun mendorong kepada Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa untuk merealisasikannya.

“Kami dari fraksi PKB akan memperjuangkan Raperda turunan dari UU Pesantren untuk Jatim,” kata Athoillah, di Surabaya, Selasa (5/11/2019).

Athoillah menegaskan, Jatim harus punya Perda tentang pesantren, terlebih ada 6 ribu pondok pesantren di Jatim. Sehingga kehadiran Perda itu diharapkan mampu menjadi payung hukum, serta mendorong kemajuan pondok pesantren yang menjadi basis keilmuan dan pendidikan karakter agama islam yang rahmatan lil alamin.

“Perda ini penting untuk memperkuat dunia pesantren, salah satunya dalam bidang dunia pendidikan pesantren yang sudah jelas memberi kontribusi nyata bagi bangsa dan negara kita,” ujarnya.

Dengan Perda itu, Athoillah optimistis perlindungan secara khusus terhadap tradisi kekhasan pesantren semakin kuat, serta untuk meningkatkan lulusan pesantren. Dengan adanya Perda Pesantren, Athoillah berharap lulusan pesantren bisa memiliki status setara dengan pendidikan umum, dan mendapatkan pekerjaan yang proporsional.

“Dalam perda ini untuk membangun kesetaraan. Artinya pesantren ini nantinya mendapat perlindungan yang lebih lewat Perda,” kata politisi asal Kabupaten Jombang itu.

Senada juga disampaikan anggota Fraksi PKB DPRD Jatim lainnya, Umi Zahro, yang menilai peraturan daerah ini penting mengingat Jatim merupakan lumbung pesantren. “Kami akan mengantarkan naskah akademik ke Pemprov untuk awal landasan yuridis undang-undang tentang pesantren,” kata Zahro.

Menurut Zahro, seharusnya ada turunan dari 20 persen anggaran pendidikan khusus ke pesantren. Anggaran itu semacam dana abadi pesantren, yang bisa dimanfaatkan bagi para santri untuk melanjutkan pendidikannya.

“Selama ini banyak alumni yang sulit mendapat pekerjaan, sehingga perlu penyetaraan sesuai kompentensi, tidak ada diskriminasi terhadap alumni pesantren,” kata Zahro.(Noe)