Festival HAM di Jember: Pelanggaran Hak Asasi Masyarakat Adat Terjadi Secara Masif

oleh -
(Foto: Komnas HAM)

JEMBER – Hingga kini masih terdapat banyak pelanggaran terhadap hak asasi Masyarakat Adat dalam berbagai bentuk, salah satunya tidak dapat mengikuti Pemilu maupun Pilkada karena keberadaan mereka belum diakui dan terdata secara administrasi negara. Karena itu kehadiran UU tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat sangat penting untuk menjamin hak asasi mereka.

Pengakuan dan perlindungan Hak Masyarakat Adat telah diatur dalam UUD Pasal 18B ayat 2. UUD tersebut perlu penjabaran pelaksanaannya dalam UU beserta instrumen-instrumen kelengkapan hukumnya.

Hal itu telah menempatkan juga peran sentral Pemerintah Daerah dalam pelaksanaannya. Meskipun demikian, proses implementasi pengakuan hak Masyarakat Adat masih sangat sektoral dan, terutama jika dihubungkan pada aspek yang lebih teknis seperti hutan adat, hak atas tanah, dan lain-lain.

Permasalahan mengenai pemenuhan pengakuan dan perlindungan hak Masyarakat Adat tersebut dibahas dalam Seminar Nasional “Konstekstualisasi Pengakuan dan Pelindungan Hak Masyarakat Adat di Indonesia” yang merupakan bagian dari rangkaian Festival HAM 2019 di Jember, Jawa Timur.

Seminar tersebut menghadirkan pembicara dari berbagai elemen, yaitu Bupati Mentawai dan Jayapura serta Kasubdit Hutan Adat KLHK dari elemen pemerintah, Komnas HAM serta Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dari elemen NGO., dan Dr. Herlambang Perdana Wiratman dari Universitas Airlangga sebagai akademisi. Seminar ini dihadiri oleh 150 orang peserta dari seluruh daerah di Indonesia.

Sekjend AMAN Rukka Sombolingi mengatakan bahwa mandegnya penetapan dan pengesahan RUU Masyarakat Adat di periode 2014-2019 yang lalu, diakibatkan oleh ketidakmampuan pihak Eksekutif untuk menyediakan Daftar Invetaris Masalah (DIM).

“Pembahasan lebih lanjut hanya dimungkinkan jika pihak Pemerintah menyediakan DIM, yang merupakan kewajiban dan syarat utama.”

Rukka juga menegaskan soal tidak sinergisnya niat politik (political will) Presiden dan implementasi di level Kementerian. “Presiden telah menerbitkan SUPRES terkait hal tersebut, namun tidak ditindaklanjuti oleh Kementerian-kementerian terkait. Bagi kami, hal ini jelas menunjukkan bahwa para Menteri melakukan pembangkangan politik terhadap keputusan President,” tambah Rukka.

Menurut Deputi II Pengurus Besar AMAN, Erasmus Cahyadi, Masyarakat Adat masih mengalami berbagai diskriminasi dan kekerasan yang disebabkan karena peraturan perundang-undangan membuka ruang yang luas pada investasi, sementara ruang pengakuan dan perlindungan hak Masyarakat Adat harus melalui jalan berliku. “Berbagai kebijakan yang disediakan Negara belum mengatur langkah-langkah yang tepat, jelas dan cepat dalam memberikan pengakuan dan perlindungan hak Masyarakat Adat.” kata Eras.

Eras mengatakan, saat ini yang ada sekitar 18 sampai 20 juta Masyarakat Adat di seluruh Nusantara yang menjadi bagian dari komunitas-komunitas adat anggota AMAN. Dari jumlah tersebut, sepertiga di antaranya memiliki hak pilih, namun kurang dari 30 per sen yang dapat menggunakan hak pilih dalam Pemilu maupun Pilkada.

“Mereka tidak bisa menggunakan hak pilih karena tidak memiliki KTP, yang artinya mareka belum dianggap sebagai warga negara yang sah,” tegas Eras. Hal ini akibat belum adanya pengakuan terhadap keberadaan mereka sehingga tidak terdata dalam administrasi negara yang membuat hak-hak asasi mereka hilang.

Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM, Sandra Moniaga menambahkan, Inkuiri Nasional yang dilaksanakan Komnas HAM pada 2014 telah membuktikan bahwa terdapat banyak pelanggaran hukum dan hak asasi Masyarakat Adat melalui berbagai proyek pembangunan maupun peruntukan kawasan hutan di Indonesia.

“Komnas HAM merekomendasikan agar Pemerintah dan DPR RI serius mengurus Masyarakat Adat dan segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat, sebagai bagian dari melaksanakan mandat konstitusi,” tambah Sandra.

Dalam pemaparannya, Bupati Jayapura yang diwakili oleh Staf Khusus Bupati untuk Bidang Adat, Matius Awoitauw Amos Soumilena mengatakan, implementasi perlindungan hak Masyarakat Adat dapat berjalan dengan cepat dan ideal di Jayapura karena tingginya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pemenuhan Hak Asasi yang sering melahirkan inisiatif-inisiatif dalam proses pembentukan perangkat hukum daerah.

“Pemerintah Kabupaten Jayapura telah menggagas pembentukan Gugus Tugas Masyarakat Adat untuk mempercepat kerja pemetaan wilayah-wilayah adat dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi adat serta pengakuan dan perlindungan hak adat di tingkat kampung.” kata Amos yang juga merupakan bagian dari Gugus Tugas Masyarakat Adat.

Matius Kortanius Sabeleake selaku Wakil Bupati Mentawai mengatakan sebagai upaya melindungi hak asasi Masyarakat Adat maka Pemerintah Kabupaten Mentawai telah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Uma sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.

“Perda tersebut mengatur tentang keberadaan panitia penetapan dan pengakuan Uma sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di Mentawai. Komunitas-komunitas Masyarakat Adat juga aktif berpartisipasi dengan menyusun pemetaan wilayah adat,” tambah Kortanius.