Era Jokowi, Ekonomi Seimbang karena Subsidi Tepat Sasaran

oleh -
dari kiri ke kanan: Pengamat Ekonomi Unika Atma Jaya Rosdiana Sijabat, Jubir BPN Muhamad Iqbal, Pengamat Politik Emrus Sihombing, Direktur Komunikasi Politik TKN Usman Kansong, moderator Daryl Adam
dari kiri ke kanan: Pengamat Ekonomi Unika Atma Jaya Rosdiana Sijabat, Jubir BPN Muhamad Iqbal, Pengamat Politik Emrus Sihombing, Direktur Komunikasi Politik TKN Usman Kansong, moderator Daryl Adam

JAKARTA-Tata kelola ekonomi yang mengedepankan keseimbangan menjadikan pertumbuhan ekonomi Indonesia peringkat 3 diantara negara G20. Direktur Komunikasi Politik TKN Jokowi-Ma’ruf Usman Kansong menganggap pertumbuhan ekonomi 5 %, namun jika dibandingkan target lebih rendah, tapi kalau melihat perekonomian global 5,2 % maka pertimbuhan ekonomi sudah bagus.

“Trend pertumbuhan ekonomi sejak pemerintahan SBY sudah turun. Tahun 2010 sekitar 6,38 %, tahun berikutnya turun 6,17 %, tahun 2012 sekitar 6,03 %, tahun 2013 turun ke 5,58 %. Tahun 2014 Pak Jokowi dikasih angka pertumbuhan ekonomi 5,02 %. Jadi, memang cenderung turun. Tapi setelah itu, ekonomi tumbuh terus, inflasi terjaga, daya beli seimbang,” kata Usman dalam Diskusi publik bertema “Visi Capres-Cawapres Menjawab Tantangan Ekonomi”, Kamis (11/4/2019).

Menurutnya, keseimbangan ekonomi memang harus terjaga. jika harga terlalu murah yang akan dirugikan produsen. Kalau harga mahal, yang dirugikan konsumen, maka harus ada keseimbangan. Di program Jokowi, keseimbangan itu disembut tata kelola pembangunan ekonomi. Salah satunya adalah program PKH untuk menstabilkan daya beli masyarakat.

“Tinggal bagaimana cara memberikan subsidi, apakah mensubsidi orang atau barang. Kalau subsidi barang bisa salah sasaran. Contoh subsidi BBM di pemerintah sebelumnya yang mendapat keuntungan orang kaya. Sekarang, Jokowi subsidi ke orang, sehingga tidak salah sasaran yang digunakan untuk keperluan tertentu. Ini yang kami sebut keadilan ekonomi. Kesenjangan ekonomi turun karena ada program dana desa, ada PKH, BBM satu harga, sehingga meningkatkan daya beli masyarakat,” jelasnya.

Tak hanya itu, program reforma agraria juga meningkatkan ekonomi masyarakat. Salah satunya sumber ekonomi adalah tanah. Dengan tanah orang bisa membuat sawah atau usaha lainnya.

“Upaya lain untuk kemandirian ekonomi adalah dengan mengambil alih saham Freefort, Blok Mahakam skarang 100 % milik Pertamina. Itu indikator kemandirian ekonomi. Yang paling penting stabilitas, kalau pertumbuhan terlalu tinggi, pada satu titik juga akan kepanasan,” jelasnya.

Di era pemerintahan JOkowi ini pola masyarakat diubah. Dari konsumsi diubah ke produksi. “Bagaimana kita bisa mendistribusikan hasil pertanian kalau tidak ada infrastruktur yang baik. Infrastruktur disiapkan kalau suatu ketika kita menghadapi pertumbuhan ekonomi luar biasa, kita sudah siap. Tiongkok pertumbuhan ekonomi tinggi karena pembangunan infrastruktur sangat massif,” tambahnya.

Beberapa program lainnya adalah pembangunan rumah untuk masyarakat tidak mampu sudah lebih dari 1 juta unit. Kartu Pra Kerja untuk mencetak entrepreneur, pelatihan, juga siapkan revitalisasi industri manufaktur. Angka penggangguran menurun. “Semua bebas bicara. Tapi saya ingin sampaikan Jokowi sudah mencapai kemajuan ekonomi. Itu patut diapresiasi. Masyarakat mengapresiasi itu. Berdasarkan hasil survei, masyarakat puas dengan kinerja Jokowi. Tentu ada berbagai persoalan, tapi ini semua akan diperbaiki di periode berikutnya. Termasuk industri manufaktur kita berdayakan, energi baru terbarukan kuta bangun. Pembangunan kita sudah on the track,” pungkasnya.

Editor : Nurul Arifin