Empat Kepala Desa di Sumenep Dilaporkan ke Bawaslu

oleh -

SUMENEP: Empat kepala desa (Kades) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat. Empat kades itu dilaporkan karena diduga tidak netral dalam menyambut pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang akan jatuh pada 9 Desember mendatang.

Empat kades itu dilaporkan oleh Generasi Masyarakat Adil Sejahtera (GMAS). Empat kades itu berinisial M, S, K dan S.

Ketua Divisi Investigasi LSM GMAS Sumenep, Hendra Purnama mengatakan, empat kades itu diduga secara nyata dan sengaja melanggar netralitas kades dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2020.

Dalam laporannya lembaga ini membawa sejumlah barang bukti berupa foto dan video ketika empat kades tersebut diduga melakukan pelanggaran netralitas pada saat salah satu pasangan calon akan melakukan pendaftaran ke KPU Sumenep.

“Empat kades itu, jelas melakukan pelanggaran secara nyata dan sengaja sebagaimana diatur dalam Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016. Dan Pasal 29, Pasal 30, Pasal 51, Pasal 52 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014,” jelas Hendra Purnama. Kamis, 24 September 2020.

Usai dari Bawaslu, mereka langsung melanjutkan ke KPU dan Bupati Sumenep sebagai tembusannya. “Dugaan pelanggaran ini kami harap diproses secara maksimal,” imbuhnya.

Karena empat kades itu dituding melakukan pelanggaran berat, GMAS Sumenep minta kepada Bawaslu setempat untuk merekomendasikan sanksi pemberhentian kepada yang bersangkutan.

Sementara, Koordinator Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi Bawaslu Sumenep, Imam Syafi’i saat dikonfirmasi media ini mengaku masih akan melakukan konfirmasi ulang ke pihak pelapor.

“Kemarin memang ada yang laporan kesini, cuma berkasnya belum karena tidak mengisi form laporan atau form A1. Kami masih butuh konfirmasi lagi,” jelasnya.

Kata Imam, akan dilakukan pemanggilan ulang kepada pihak pelapor dalam kurun waktu tiga hari setelah berkas diterima. Hal itu dilakukan guna melengkapi berkas laporan.

“Prosesnya setelah memenuhi syarat formil dan materiil maka kami akan menindaklanjuti dengan cara melakukan klarifikasi terhadap pelapor, saksi dan terlapor,” jelasnya.

“Semua laporan masyarakat tetap kita proses. Namun tetap mengikuti prosedur yang berlaku,” tandasnya. NOE