Dua Menteri Terjerat Kasus Korupsi, Desakan Reshuffle Kabinet Mengemuka

oleh -
ilustrasi korupsi
ilustrasi korupsi

Jakarta – Sejumlah kasus korupsi yang melibatkan para pejabat tinggi negara memunculkan desakan perombakan kabinet.

Amanah Perisai Nusantara mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengambil langkah-langkah strategis dan taktis serta ketegasan dalam menangani kasus korupsi yang dilakukan para pembantunya.

Ketua Umum Amanah Perisai Nusantara Ahmad Ahyar mengatakan, popularitas Kabinet Indonesia Maju di periode kedua Presiden Joko Widodo telah rusak akibat para menterinya terjerat kasus korupsi.

“Masyarakat acapkali menyaksikan visi misi Presiden terkadang tidak diimplementasikan secara maksimal oleh para pembantunya, terutama para menteri yang minim “sense of social and politics”-nya” ujar Ahyar, Minggu 6 Desember 2020.

“Kami juga meminta agar Presiden Jokowi untuk segera melakukan reshuffle Kabinet Indonesia Maju” katanya.

Ahyar menilai tidak ada alasan lagi bagi Jokowi untuk tidak melakukan pembenahan di kabinetnya. Menurutnya, pemerintahan Jokowi di tahun pertama pada periode kedua ini dinilai sangat buruk dibandingkan periode sebelumnya. “Menteri-menteri ini hanya memberikan beban, untuk apa juga dipertahankan?” tegasnya.

Terakhir dengan kasus yang menjerat menteri sosial Juliari Batubara, ini merupakan salah satu contoh dari sekian menteri yang merusak citra baik Jokowi di mata rakyat. “Kasus tertangkapnya menteri sosial juga dapat simpulkan bahwa Presiden tidak didengar oleh pembantunya sendiri,” pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK terkait penetapan Menteri Sosial Juliari P Batubara sebagai tersangka. Hal tersebut disampaikannya di Istana Kepresidenan Bogor, 6 Desember 2020.

“Kita hormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK dan perlu juga saya sampaikan bahwa saya sudah ingatkan sejak awal kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju: Jangan korupsi!” kata Presiden Jokowi.

Presiden juga menegaskan bahwa pejabat negara seharusnya menciptakan sistem yang menutup celah terjadinya korupsi baik untuk APBN maupun APBD provinsi, kabupaten, dan kota. “Itu uang rakyat, apalagi ini terkait dengan bansos, bantuan sosial dalam rangka penanganan covid dan pemulihan ekonomi nasional. Bansos itu sangat dibutuhkan untuk rakyat,” tegas Presiden.

Presiden juga menegaskan tidak akan melindungi yang terlibat korupsi dan pemerintah akan terus konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

“Saya tidak akan melindungi yang terlibat korupsi dan kita semuanya percaya KPK bekerja secara transparan, secara terbuka, bekerja secara baik, profesional,” ucap Presiden.

Terkait dengan pengganti Menteri Sosial, Presiden Jokowi mengungkapkan dirinya akan menunjuk Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy untuk melaksanakan tugas Menteri Sosial.