DPRD Sampang Sah Kan Dua Raperda menjadi Perda

oleh -

SAMPANG: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang bersama pemerintah daerah (Pemda) Sampang menggelar rapat paripurna pengesahan dua rancangan peraturan daerah (raperda) tentang dana cadangan, raperda pembentukan dan penyusunan perangkat daerah serta nota penjelasan lima rancangan peraturan daerah di Aula Graha paripurna DPRD kabupaten Sampang Selasa (21/01/20).

Sekretaris DPRD (Sekwan) Sampang Moh Anwari Abdullah dalam laporannya menyampaikan rapat paripurna DPRD Sampang tahun 2020 merupakan rapat lanjutan dari tahun sebelumnya. Dan pada rapat paripurna ini tersusun acara laporan Bapemperda terhadap dua raperda kabupaten Sampang, pengesahan dua raperda kabupaten Sampang, pendapat akhir Bupati Sampang terhadap dua raperda, Nota penjelasan Bupati Sampang terhadap 5 raperda usulan, laporan Bapemperda dan penyampaian nota penjelasan atau dua Raperda inisiatif.

“Rapat paripurna kali ini merupakan rapat lanjutan dari tahun sebelumnya dengan tersusun acara di atas” terangnya.

Kemudian, Juru Bicara Bapemperda DPRD Kabupaten Sampang Agus Khusnul Yakin mengatakan, sangat mengapresiasi kinerja eksekutif yang sudah bekerja sama dengan baik hingga pengesahan dua Raperda tentang dana cadangan dan tentang pembentukan dan penyusunan perangkat daerah menjadi perda.

Menurutnya pembentukan Raperda dana cadangan itu mengacu pada peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Dana cadangan merupakan dana yang akan disisihkan untuk menampung kebutuhan dan memerlukan dana besar serta tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran berjalan.

Sedangkan Perda pembentukan dan penyusunan perangkat daerah dilakukan atas dasar, pertama evaluasi kelembagaan setelah dua tahun yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 99 tahun 2018, kedua efektifitas dan efisiensi penataan kelambagaan yang linier.

“Sehingga dengan dua perda itu dapat tepat ukuran dan tepat fungsi sebagaimana visi-misi Bupati dan wakil Bupati Sampang yang tertuang dalam RPJMD 2019-2024,” tambahnya.

Selain itu atas dasar sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Sakip), penilaiannya mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Informasi Birokrasi nomor 19 tahun 2018. Dengan metode kualitatif sumber data primer dan skunder yang dilakukan secara porposif.

“kami berharap semua OPD dapat mewadahi pelaksanaan berbagai urusan pemerintah yang telah diamanahkan dan mampu berkontribusi positif terhadap penerapan Visi-Misi Sampang Hebat Bermartabat,” paparnya.

Sementara Wakil Bupati Sampang H. Abdullah Hidayat menyampaikan banyak terimakasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Sampang atas ditetapkannya Raperda Kabupaten Sampang. Semoga segala upaya dan jerih payah dalam membahas dan menetapkan Raperda itu menjadi bagian dari amanah kita semua.

“Kami sangat berterimakasi kepada Pimpinan beserta anggota dewan atas pembahasan dan ditetapkannya Raperda ini,” katanya.

“Semoga kita semua senantiasa diberikan petunjuk dan bimbingan dalam pengabdian kepada masyarakat Sampang khususnya selama lima tahun kedepan,” harapnya.(Noe)