DPRD Jatim Geram, Anak Buah Khofifah “Ogah” Bantu Rakyat

oleh -

SURABAYA: Sedikitnya ada empat organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Jawa Timur ogah bantu masyarakat di tengah pandemi covid-19. Buktinya, mereka mengabaikan aspirasi masyarakat hasil serap aspirasi (reses) Komisi B (perekonomian) DPRD Jatim.

Hal itu terungkap saat Komisi B DPRD Jatim hearing (dengar pendapat) dengan empat OPD Pemprov Jatim yang menjadi mitra kerjanya pada Jumat (20/11/2020). Empat OPD itu adalah Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Peternakan, Dinas Pertanian, dan Dinas Kehutanan. 

“Tak ada satu pun aspirasi masyarakat yang direalisasikan. Padahal kami telah menyampaikan aspirasi masyarakat kepada OPD-OPD itu, dan sudah ada bukti tanda terima. Tapi faktanya mereka mengabaikan aspirasi rakyat, dan ini benar-benar konyol,” kata anggota Komisi B DPRD Jatim, Ahmad Athoillah atau mas Atho’, usai hearing.

Misalnya Dinas Koperasi dan UKM Pemprov Jatim, Mas Atho’ menyebut Komisi B telah menyampaikan dan mengajukan aspirasi masyarakat terkait bantuan koperasi. Dengan harapan bantuan dari pemerintah bisa membangkitkan roda ekonomi di tengah pandemi ini.

“Saat kami hearing, ternyata tidak ada satu pun aspirasi rakyat melalui Komisi B yang direalisasikan. Sehingga hearing itu dibubarkan saat itu juga, buat apa hearing kalau aspirasi rakyat diabaikan,” jelasnya.

Demikian juga dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemprov Jatim, yang menyatakan ketersediaan pupuk bersubsidi untuk petani aman. Namun fakta di lapangan terdapat kelangkaan pupuk, sehingga banyak petani di berbagai daerah di Jatim mengeluh karena belum mendapat bantuan pupuk dari pemerintah. 

“Dinas Pertanian sudah menyatakan kalau kesediaan pupuk sudah tercukupi, tapi kenyataan dilapangan pupuk masih belum terdistribusi. Akibatnya banyak petani yang enggan untuk menanam, karena tidak ada pupuk,” ujarnya.

Selanjutnya Dinas Kehutanan Pemprov Jatim. Di mana banyak masyarakat yang coba mengembangkan wisata berada di wilayah Perhutani, salah satunya wisata desa di Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang. Namun lagi-lagi Dinas Kehutanan tidak pernah merespon atau memberikan jawaban kepastian jelas terkait hal itu.

“Sebenarnya mereka telah mendapat izin dari Dinas Kehutanan Pemkab Jombang, tapi juga harus dapat izin dari Dinas Kehutanan Pemprov. Tapi ternyata tidak pernah digubris,” katanya.

Hal serupa juga terjadi di Dinas Peternakan Pemprov Jatim, yang lagi-lagi tidak menghiraukan aspirasi masyarakat di bawah. Misalnya tidak ada fasilitas untuk kelompok peternak terkait pengutan SDM Peternak. Padahal dampak covid-19 ini sangat dirasakan oleh kelompok peternak, yang sebagian besar mereka gulung tikar. 

“Sementara aspirasi rakyat melalui DPRD banyak yang tidak dihiraukan oleh Dinas Peternakan. Tentu akan kami sampaikan ke Gubernur Jatim (Khofifah Indar Parawansa), jika anak buahnya abaikan aspirasi rakyat, ogah untuk membantu rakyat,” pungkas politisi PKB dari Dapil Jombang-Mojokerto itu. NOE