DPRD Jatim Desak Khofifah Lakukan Orkestra Kebijakan Penerapan New Normal di Pesantren

oleh -

SURABAYA:  Anggota DPRD Jawa Timur, Ahmad Athoillah, mendesak Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawamsa, lebih serius mengomando kebijakan strategis dalam penerapan new normal di pondok pesantren (ponpes). Salah satunya melakukan orkestrasi kebijakan strategis terhadap ponpes.

“Pesantren itu pengennya sangat patuh terhadap protokol kesehatan, misalnya memiliki ruang karantina dan isolasi mandiri. Tapi sejauh ini belum ada langkah konkret dari pemerintah. Maka itu, pemerintah bisa masuk untuk melakukan orkestrasi dan koordinasi, bahkan hampir tidak ada biaya yang dikeluarkan pemerintah dalam upaya ini,” kata Mas Atho’, dikonfirmasi, Rabu (1/7/2020).

Menurut Mas Atho’, cara tersebut bisa dilakukan pemerintah, bahkan dengan biaya yang seminimal mungkin. Misalnya dengan melakukan tes massal seperti rapid tes. “Jadi, itu penghematan besar, untuk clearance. Kalau negatif virus, jadi aman semua. Kalau terbukti ada yang kena covid-19, nanti dites lagi berdasar klaster,” ujarnya.

Mas Atho’ menyebut sebagian pesantren telah mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah, bahkan sebagian telah membentuk satgas khusus. Namun, hampir semua pesantren tidak memiliki kemampuan mitigasi, dan komunikasi publik terkait penanganan covid-19.

Maka itu, ia berharap pemerintah melakukan upaya orkestrasi, menjadi dirigen pemerintah-pemerintah daerah, dalam pencegahan dan penanganan covid-19 di pesantren.

“Sebenarnya bisa saja pemerintah membentuk tim satgas masing-masing pesantren, dengan menginduk pada satuan gugus tugas di masing-masing pemerintah daerah.

Ada banyak pemerintah daerah yang sigap, misal di Banyuwangi, Pasuruan, Jombang, Jember dan beberapa kawasan lain,” katanya.m

Politisi muda PKB itu mendesak pemerintah segera menyiapkan strategi baru dalam pemberlakuan new normal di pesantren, dengan metode tes kesehatan khusus. Mengingat kegiatan belajar mengajar di pesantren akan segera diberlakukan.

“Paling tidak, ada kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah, misalnya bisa dilakukan melalui puskesmas terdekat. Termasuk upaya melakukan standarisasi ruang karantina dan isolasi pesantren,” kata Mas Atho’.

NOE