Direktur Operasional Salah Satu BUMD Sumenep Diperiksa Polisi

oleh -

SUMENEP-Kepolisian Daerah (Polda) Jatim memeriksa Direktur Operasional Bagian Keuangan PT Sumekar V, salah satu BUMD di Sumenep dan petugas kamar Kapal Dharma Bahari Sumekar (DBS). Pemeriksaan ini terkait dugaan penyelewengan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi diduga mengalir ke perusahaan tersebut.

Pemeriksaan tersebut dilakukan lantaran PT Sumekar diduga melakukan pembelian solar ke PT Pelita Petrolium Indonesia (PPI) Cabang Sumenep, dimana PT PPI ini melakukan pembelian ke PT Jagad Energi.

Dari rilis Polda Jatim kepada sejumlah media beberapa waktu lalu, BBM itu dibeli oleh PPI dari PT Jagad Energi dengan harga Rp 5.700 per liter di luar PPn. Kemudian PT PPI menjualnya kembali ke empat perusahaan dengan harga Rp 6.000 per liter non-PPn.

Termasuk PT Sumekar sebanyak 16.000 liter. Lalu, juga ke Pegaraman 1 dengan sekali pembelian 5.000 liter; PT Dharma Dwipa Utama 10.000 liter; dan PT Pundi Kencana Makmur sebanyak 5.000 liter.

Dikonfirmasi, Direktur Operasional PT Sumekar, Zainal Airifin mengaku tidak ada keterlibatan soal BBM tersebut. “Gak ada keterlibatan disini. Sudah ini selesai. Gak ada berita lagi,” katanya, dihubungi melalui sambungan telpon.

Saat ditanya pembelian solar subsidi ke PT PPI dia membantahnya. “Kata siapa. Bukan solar subsidi, kami membeli solar industri. Kalau ada yang lain tanya ke pengacara Bu wiwik (Hawiyah Karim),” jelasnya.

Terpisah, Kuasa Hukum PT Sumekar RA Hawiyah Karim menjelaskan, PT Sumekar dalam kasus penetapan tersangka MS tidak ada keterlibatan. Mereka diperiksa hanya sebatas saksi. Sebab, PT Sumekar tidak membeli solar subsidi, melainkan solar industri.

“Kami tidak bisa menjelaskan panjang lebar. Karena itu BAP (Berita Acara Pemeriksaan),” jelasnya.

Lagian, sambung dia, tidak semua kebutuhan solar PT Sumekar membeli ke PT PPI. “Hanya sebagian. Tidak semuanya. Sudah dijelaskan semuanya saat pemeriksaan selasa kemarin,” tandasnya.

Ditanya harga solar industri Rp 6.000, Advokat senior ini enggan menjelaskan terlalu rinci. Karena itu bukan kewenangannya.

“Yang jelas harga yang dibeli tak termasuk PPN. Soal harga (solar industri) silahkan tanya ke Pertamina, itu bukan kewenangan kami,” terangnya.

Menurut Wiwik, penyidik saat itu tidak hanya memeriksa dari PT Sumekar, melainkan juga dari berbagai pihak, seperti Pegaraman 1, Pundi Kecana Makmur dan Dwipa.

“Semua yang berkait pasti diperiksa. Jadi, kami kooperatif atas pemeriksaan yang dilakukan,” jelasnya.

Sementara Kuasa Hukum MS, Farid Fatoni menjelaskan, pihaknya tidak pernah menjual solar subsidi. Melainkan ia menjual solar industri ke perusahaan di Sumenep.

“Saya tegaskan tidak ada solar subsidi yang dijual PPI. Tapi, menjual solar industri,” jelasnya.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko saat dikonfirmasi melalui pesan aplikasi mengaku belum memegang datanya.

“Belum saya pegang datanya dan belum dapat saya konfirmasi mas, atau mau langsung ke Dir Krimsus, Saya sudah minta belum ada konfirmasi kembali (Dir Krimsus),” tandasnya.

Sementara itu, Kasubbag Humas Polres Sumenep AKP Widiarti mengaku tidak berani berkomentar soal dugaan penyelewengan BBM tersebut ke PT Sumekar.

“Kalau itu Polda, kita tidak bisa (berkomentar) ini mas. Saya tidak berani itu mas, karena sudah ranah Polda,” tandasnya, dihubungi. Vin