Dinkes Surabaya Sidak Kawasan Tanpa Rokok

oleh -

SURABAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya membentuk Tim KTR yang terdiri dari jajaran Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Satpol PP Surabaya untuk menggalakkan Peraturan Daerah (Perda) No 2 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Tim ini terjun memberikan sosialisasi dan sidak ke secara bertahap ke beberapa tempat berkategori KTR.

Tim KTR mulai dengan mendatangi kampus-kampus yang berada di Surabaya. Salah satunya adalah Kampus Universitas 17 Agustus (Untag) Surabaya dan Universitas Dr Soetomo (Unitomo) Surabaya, Kamis (12/09/2019).

Petugas Tim KTR Dinkes Surabaya, Nur Laila mengatakan, pihaknya ingin menegaskan kepada pihak kampus dan mahasiswa bahwa KTR bukan hanya berada di tempat-tempat layanan kesehatan dan fasilitas umum.

“Kita jelaskan bila area kampus, tempat bermain anak, angkutan umum, perkantoran, tempat ibadah juga tergolong kawasan tanpa rokok,” ujar Nur di sela sosialisasi Perda KTR di Kampus Untag Surabaya.

Melalui kegiatan ini, pihaknya ingin menerapkan dan membuktikan bahwa Perda No 2 tahun 2019 bukan hanya penegasan saja. “Kita ingin terapkan dan buktikan. Nantinya akan kita lakukan denda sekalian, tapi ini masih menunggu proses,” jelasnya.

Nur mengungkapkan, sebelumnya pihaknya telah melakukan sosialisasi ke beberapa tempat yang tergolong KTR. Seperti puskesmas dan perkantoran di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Surabaya. Bahkan untuk rumah sakit dan klinik, sudah dilakukan sosialisasi di tahun-tahun sebelumnya.

“Untuk sosialisasi sudah kita lakukan di 23 Puskesmas yang audiens nya masyarakat, dan dari OPD juga sudah kita lakukan sosialisasi,” ujarnya.

Sementara terkait sanksi, Nur menyebut, jika sudah dilakukan sosialisasi, maka pihaknya tidak ragu untuk memberikan sanksi bagi masyarakat yang melanggar Perda KTR tersebut. Nantinya, Tim KTR dari Dinkes akan melakukan pengawasan dan membuat laporan. Selanjutnya, laporan tersebut akan disampaikan kepada bagian penindakan Perda, yakni Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

“Sosialisasi dilakukan bertahap, sementara terkait sanksi kalau perseorangan Rp 250 ribu, kalau instansi atau pimpinan dari instansi tersebut Rp 50 juta,” jelas Nur.

Nur menambahkan, ada beberapa macam pelanggaran yang masuk dalam sanksi Perda KTR. Seperti, ditemukan putung rokok di area KTR, adanya orang merokok, hingga orang mempromosikan atau berjualan rokok.

Sementara itu, ia memastikan bahwa di perkantoran, pusat perbelanjaan, atau tempat-tempat umum masih diperbolehkan menyediakan tempat khusus untuk merokok (smoking room). Catatannya, ada ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang penyediaan tempat tersebut. Seperti smoking room harus berada di luar area dan udara yang menghadap langsung ke luar.

Nantinya, peraturan itu akan diatur dalam Perwali (Peraturan Wali Kota) mengenani sanksi hingga tata ruang tentang pembentukan smoking room atau area merokok. Namun sejauh ini, penyediaan smoking room masih diperbolehkan di tempat kerja (perkantoran) atau tempat-tempat umum.

Oleh : Phaksy Brewok