Dikritik Masyarakat, Kinerja Khofifah Dinilai Melempem

oleh -

MOJOKERTO: Kinerja Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kembali dikeluhkan masyarakat. Kali ini datang dari para pengajar taman pendidikan Alquran (TPQ), yang menganggap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim tidak serius memperhatikan nasib guru.

Keluhan ini disampaikan para guru kepada anggota DPRD Jatim Ahmad Athoillah saat menggelar jaring aspirasi masyarakat (reses) di Madrasah Diniyah Al Hikmah, Desa Lebaksono, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, Kamis (17/9/2020). Kegiatan ini adalah rangkaian reses kedua tahun 2020 DPRD Jatim dari dapil Mojokerto-Jombang.

Salah satunya disampaikan Ninik, salah satu guru TPQ, yang mengeluh soal intensif dari pemerintah. Padahal, kata dia, pemerintah biasanya selalu memberi intensif para guru, namun beberapa tahun terakhir ini tidak ada.

“Dulu itu sekitar 15 tahun yang lalu ada bantuan dari pemerintah. Dari Rp100 ribu, lalu jadi Rp75 ribu sampai kini malah tidak ada. Sekarang itu hanya dapat bisyaroh dari murid-murid,” kata perempuan asal Desa Lebaksono itu.

Meski demikian, kata Ninik, tidak pernah menyurutkan semangatnya untuk mengajar dengan ikhlas. Kata Ninik, mestinya guru TPQ juga mendapatkan intensif/tunjangan sama dengan guru lainnya, karena ikut andil dalam membentuk karakter generasi bangsa. “Memang guru TPQ itu lillahi ta’ala. Tapi kalau guru lain dapat, mengapa kita yang di TPQ tidak dapat. Jadi kami mohon diperjuangkan agar bantuan seperti dulu ada lagi,” kata Ninik.

Reses DPRD Jatim Ahmad Athoillah

Lain halnya dengan Yanto, warga Pacet, yang mengeluhkan soal program One Pesantren One Product (OPOP), program andalan Gubernur Khofifah. Yanto menganggap program OPOP hanya isapan jempol semata, karena tidak ada pendampingan dari Pemprov Jatim. “Pemerintah hanya memberikan bantuan, tapi tidak ada tindak lanjut seperti pendampingan, pelatihan agar produk yang dihasilkan di setiap pesantren bisa berkualitas,” kata Yanto.

Menanggapi hal itu, Mas Atho’, sapaan akrabnya, mengaku memang guru TPQ harus mendapat perhatian dari pemerintah. Mengingat TPQ adalah tempat pendidikan, dan ikut andil dalam pembentukan karakter anak. “TPQ adalah tonggak pembangunan karakter yang harus mendapat perhatian,” kata anggota Komisi B (perekonomian) DPRD Jatim ini.

Mas Atho’ mengaku komitmen untuk memperjuangkan nasib guru. “Saya akan berupaya untuk mengawal aspirasi tentang Guru TPQ, kebetulan saya juga pengurus di PP RMI NU, insyaallah dalam waktu dekat ini akan saya musyawarahkan dan kawal, sehingga bisa cepat dan tepat sasaran,” imbuhnya.

Sedangkan terkait OPOP, Mas Atho’ mengakui memang selama ini hanya penyaluran program, tanpa dibarengi pelatihan atau pendampingan di tiap-tiap pesantren oleh Pemprov Jatim. Padahal, kata dia, pondok butuh pelatihan agar potensi yang ada di dalam pondok bisa digarap maksimal.

“OPOP selama dua tahun berjalan hanya sebatas penyaluran program. Padahal pondok pasar yang potensial. Setidaknya satu pondok santrinya 5 ribu orang. Setiap produk minimal dibeli santrinya sendiri, itu kan cukup besar,” pungkas cucu dari KH Bisri Syansuri ini. NOE