Dewan Pers Tekan Media Sebagai Penyeimbang Positif Di Pemilu 2019

oleh -

SURABAYA – HPN (Hari Pers Nasional) tahun 2019 di fokuskan dengan penciptaan Konduktifitas penulisan aman di tahun pemilu.

Hal tersebut diutarakan pada Rabu (6/2/2019) di acara workshop Dewan Pers dengan tema peliputan legislatif dan pemilihan Presiden Tahun 2019 di Hotel Four Point jalan Embong Malang, Surabaya.

Selama pembahasan di sampaikan oleh 4 nara sumber antara lain: Yosep Adi Prasetyo (ketua dewan pers periode 2016-2019), Profesor Bagir Manan (ketua dewan pers periode 2013-2016, Jimmy Silalahi (anggota dewan pers periode 2016-2019), Moh Amin M.Pdl (ketua bawaslu provinsi jawa timur), dan Moderator acara Imam Wahyudi.

Yosep Adi Prasetya ketua Dewan Pers meminta kepada para pekerja media atau pers untuk lebih meningkatkan keamanan dan ke akurasi man selama memberitakan pemilu tahun 2019, agar tercipta partisipasi warga meningkat dan mengurangi golput. ” Pemilu 2019 adalah momen penting, Pemilu serentak pertama yang memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPRD Tingkat I, DPRD tingkat II dan DPD,” kata Yosep.

Namun menurut Yosep yang terjadi saat ini pemberitaan lebih banyak mengulas tentang isu isu antara dua calon peesiden yang terkesan saling menjatuhkan sehingga masyarakat dan publik memiliki sudut pandang negatif kepada Capres.

Seperti haknya pertarungan Capres antara Jokowi dan Prabowo. Padahal Pemilu 2019 terdapat juga memilih anggota DPR, DPRD I, DPRD II dan dan DPD.

Selain itu Yosep menambahkan,  khususnya media mainstrean lebih berimbang tidak terpancing dengan sosial media yang memberikan kritikan tudak membangun. “Media mainstrean kami harap menydiakan alternatif pemberitaan dan tidak terbawa dengan isu yang diangkat Media Sosial tandasnya,” tambah Yosep.

Beberapa kepentingan dalam Pemilu 2019 diakui ada fenomena roving bandit atau politikus hitam (busuk). Hal tersebut peran awak media masa atau media pers dibutuhkan penting sebagai pengawas dan pemantau.

Peran media masa (Pers) di tahun Pemilu Dewan Pers kembali menerbitkan Surat Edaran No 01/SE-DP/I/2018 tentang Posisi Media dan Imparsialitas Wartawan dalam Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.

Dewan Pers kembali menegaskan peran pers dalam rangka menjamin kemerdekaan pers dan untuk memenuhi hak masyarakat mendapatkan informasi yang berkualitas dan adil

Dalam Surat Edaran Dewan Pers ini, media pers diharapkan melakukan beberapa hal : 1. Pers nasional melaksanakan peranannya memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui (Pasal 6 Butir a, UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers) 2. Pers nasional melaksanakan peranannya mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar (Pasar 6 Butir c UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers) 3. Pers nasional melaksanakan peranannya melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum (Pasar 6 Butir d UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers) 4. Pers nasional melaksanakan peranannya memperjuangkan keadilan dan kebenaran (Pasal 6 Butir e UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers).

Hal tersebut dilakukan sebagai antisipasi terjadinya “Perselingkuhan” antara media/jurnalis dengan politisi/partai tetap terjadi, yg melibatkan uang dan mengorbankan independensi media.

Akal-akalan mengemas kampanye dalam bentuk “news” terselubung (segmen program berita/kolom berita/ talkshow, baik di media cetak, elektronik, maupun media online/portal berita), walaupun sudah ada batasan kampanye yang diatur dalam Peraturan KPU.

Berita hoax di medsos dijadikan sumber berita di media cetak, elektronik. Kampanye pemilu di media harus menganut prinsip netral, yakni : adil dan berimbang dalam hal penawaran iklan (alokasi waktu, frekuensi, durasi, jumlah halaman/kolom).

Kampanye pemilu di media dilarang bermuatan “SARA”, Pers harus lebih mengedepankan aspek edukasi pemilu ke masyarakat, terkait waktu pelaksanaan, tata cara, hak pemilih, dll. Peran lembaga media watch perlu ditingkatkan dalam ikut mengawasi lebih dari 4000 media (cetak, elektronik, online) dalam Pemilu 2019.

Editor.  : Rusmiyanto