Dewan Minta Khofifah Relokasi APBD Atasi Masalah Sosial dan Ekonomi Akibat Korona

oleh -

SURABAYA – DPRD Jawa Timur mendorong Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa untuk merelokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), untuk penanganan wabah virus korona (covid-19). Tujuannya agar masalah sosial dan prekonomian di Jatim tetap stabil.

“Kami mendorong agar Pemprov merelokasikan anggaran, untuk kepentingan penanggulangan covid-19 di Jatim,” kata anggota DPRD Jatim, Ahmad Athoillah atau Mas Atho’, dikonfirmasi, Senin (23/3/2020).

Masalah sosial yang dimaksud Mas Atho’, adalah Pemprov harus memperhatikan nasib para pekerja harian seperti ojek online, buruh tani, penjual jajanan keliling, tukang becak dan lainnya. Mereka tidak lagi bekerja, karena harus berada di rumah untuk mencegah korona.

“Di sisi lain mereka butuh makan, menafkahi keluarganya. Nah, maka itu Pemprov harus menyiapkan solusi, agar mereka tetap hidup layak, aman dan nyaman,” ujarnya.

Menurut politisi PKB itu, ada beberapa manfaat merekokasi anggaran, yakni bisa dimanfaatkan untuk pengobatan pasien terkait korona secara gratis. Juga untuk insentif bagi tenaga medis dalam penanganan wabah korona, serta dapat digunakan untuk program penangkalan penyebaran virus korona lainnya.

“Realokasi anggaran juga untuk menekan dampak pada ekonomi, dan penguatan daya beli masyarakat. Yang terpenting lagi adalah memberikan subsidi, bagi pekerja harian yang kehilangan pendapatan akibat kebijakan social distancing,” katanya.

Mas Atho’ juga meminta Pemprov Jatim mengantisipasi lonjakan inflasi akibat pandemi korona. Mengingat wabah covid-19 ini juga membuat harga alat medis, dan kebutuhan pokok melonjak di tengah permintaan masyarakat tinggi.

“Pemprov harus segera melakukan operasi pasar dengan cara menghindari kerumunan warga. Bisa menggunakan kupon memanggil satu-satu, atau dengan cara lain. Tingginha bahan pokok ini akan berdampak pada inflasi dan prekonomian Jatim,” pungkas politisi asal Denanyar Jombang itu.