Datangi Kantor Kemendikbud, Tuntutan PBNU Langsung Dikabulkan

oleh -

JAKARTA – Lembaga Pendidikan Ma’arif Pengurus Besar Nadlatul Ulama (LP Ma’arif PBNU) menemui pejabat Kemendikbud di Gedung Kemendikbud, Jakarta, Rabu (6/1/2019), membahas polemik buku ajar MI/SD yang memuat materi NU termasuk dalam organisasi radikal.

“Rapat LP Ma’arif NU PBNU dengan jajaran Kemendikbud, Rabu 6 Februari, jam 14.00-16.00 membahas protes keras buku ajar yang mencatumkan NU termasuk organisasi radikal,” kata Ketua LP Ma’arif PBNU H Arifin Djunaidi, melalui siaran pers yang diterima Kabarjatim.com

Penyebutan tersebut terdapat dalam buku pelajaran tematik terpadu kurikulum 2013 tema 7 untuk kelas V Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) berjudul “Peristiwa dalam Kehidupan” yang diterbitkan tahun 2017.
Menurut Arifin, penyebutan NU sebagai organisasi radikal berpotensi menimbulkan disintegrasi bangsa. Padahal, sambungnya, pelajaran sejarah seharusnya bisa menumbuhsuburkan nasionalisme.

Atas protes tersebut, NU melayangkan tiga tuntutan kepada Kemendikbud. Pertama, menarik buku tersebut dari peredaran dan menghentikan pencetakannya baik buku untuk murid maupun guru. Kedua, materi buku tersebut direvisi dengan melibatkan LP Ma’arif PBNU. Ketiga, dilakukan mitigasi untuk mencegah penulisan buku yang tidak sesuai fakta dan mendiskreditkan NU, dengan melibatkan LP Ma’arif PBNU. “Alhamdulillah semua (tiga) tuntutan LP Ma’arif NU dipenuhi,” ucapnya.

Selain Arifin, pertemuan tersebut diikuti Wasekjen PBNU H Masduki Baedowi dan sejumlah pengurus LP Ma’arif PBNU. Sementara dari pihak Kemendikbud diikuti Sekjen Kemendikbud Didik Suhardi dan sejumlah pejabat lain.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Kabalitbang) Kemendikbud, Totok Suprayitno menyatakan pihaknya terbuka atas kritik yang masuk. “Memang kita selalu terbuka, Ini hal biasa, proses pembelajaran di dalam penulisan buku dengan melibatkan masyarakat luas, yaitu para pembaca. Alhamdulillah organisasi besar seperti NU ini peduli dengan isi buku. Ini perlu diapresiasi,” ujarnya.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 8 Tahun 2016, bagian isi pada buku teks pelajaran wajib memenuhi aspek materi, aspek kebahasaan, aspek penyajian materi, dan aspek kegrafikaan. Masyarakat diharapkan dapat melaporkan dan memberikan kritik, komentar, serta masukan terhadap buku yang digunakan oleh Satuan Pendidikan.

“Buku yang sudah rilis dimungkinkan adanya kekurang tepatan. Untuk itu, keterlibatan masyarakat atau para pembaca itu sangat diperlukan untuk memberikan masukan,” kata Totok.