Dana Siluman di RAPBD Sumenep 2020 Capai 36 Miliar

oleh -

SUMENEP – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) Sumenep, Jawa Timur, menemukan adanya kejanggalan dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) Kabupaten Sumenep.

Hal itu diutarakan oleh perwakilan F-PKB, Irwan Hayat dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Rancangan APBD Sumenep Tahun 2020 di Gedung DPRD Sumenep.

Banyak cacatan yang perlu diluruskan oleh Bupati Sumenep atas penyusunan RAPBD 2020. Tujuh fraksi secara seksama menyampaikan pandangan umum secara bergantian melalui juru bicaranya pada rapat paripurna terbuka itu.

Menurut Irwan Hayat, dalam kajian yang dilakukan F-PKB ditemukan selisih anggaran sebesar Rp36 miliar. Anggaran tersebut tidak sesuai antara yang tercantum dalam Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dengan Nota Keuangan yang disampaikan oleh Bupati Sumenep Abuya Busyro Karim beberapa waktu lalu. Salah satunya anggaran belanja pegawai.

Lebih detailnya, dalam PPAS belanja pegawai dianggarkan sebesar Rp1.025.723.828.345. Sedangkan dalam Nota Keuangan, anggaran belanja pegawai dianggarkan sebesar Rp1.032.889.277.25.

“Ini menunjukkan bahwa ada selisih enam miliar,” kata Irwan Hayat, saat membacakan PU Fraksi PKB pada sidang Paripurna DPRD Sumenep.

Tak habis disitu, terdapat selisih anggaran sebesar Rp30 miliar dalam penganggaran Belanja Hibah atau Bansos atau Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi dari Kabupaten atau Kota dan Desa. Padahal dalam PPS dianggarkan sebesar Rp651.264.587.882, sedangkan dalam Nota Keuangan dianggarkan sebesar Rp681.613.120.332.

“Kami Fraksi PKB belum bisa menilai secara keseluruhan APBD sebelum ada kejelasan hal tersebut diatas, karena selisih angka 36 miliar akan sangat berpengaruh kepada belanja lain,” terangnya.

Selain protes terkait dana siluman, F-PKB juga mempertanyakan retribusi pendapatan asli daerah (PAD) sektor Perhotelan, Rumah makan yang saat ini mulai menjamur.

Program Wira Usaha Muda juga tidak lepas dari kritik Fraksi PKB. Mereka menilai program cetak 5 ribu pengusaha muda dalam kurun lima tahun, atau 1000 pengusaha muda setuap tahun itu tidak jelas, karena output program tersebut tidak jelas.

“Bahkan ada indikasi menjadi bancakan oknum tertentu dengan bukti bantuan barang yang seharusnya diberikan kepada kelompok justru ditumpuk disatu tempat dan kelompok yang ikut tidak jelas,” tandasnya.(RUS)