Cegah Wabah PMK, DPRD Sumenep Minta Puskeswan Difungsikan

SUMENEP: Penyakit mulut dan kuku (PMK) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, hingga saat ini memang terbilang minim. Namun tidak menutup kemungkinan, wabah tersebut justru tambah hari tambah banyak.

Data dari dinas peternakan setempat, terdapat 17 ekor sapi warga yang dilaporkan terpapar wabah PMK itu. Namun juga tidak sedikit yang tidak melaporkan atas wabah tersebut, seperti yang terjadi di Kecamatan Ganding, Guluk-guluk dan Lenteng.

Wabah PMK yang mulai meluas di Kabupaten Sumenep ini mendapat perhatian dari wakil rakyat setempat. Sebelum kasus PMK ini semakin meluas, adakalanya semua pihak untuk berpartisipasi melakukan upaya penekanan terhadap wabah PMK.

“Saya mendengar banyak sapi milik warga hampir memiliki gejala yang serupa dengan penyakit PMK itu. Maka saya meminta kepada dinas terkait untuk proaktif, apalagi menjelang Idul Adha,” kata Wakil Ketua DPRD Sumenep Indra Wahyudi.

Salah satu cara dalam melakukan pencegahan wabah PMk itu kata dia, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Sumenep agar bergerak cepat memfungsikan pusat kesehatan hewan (Puskeswan).

“Optimalisasikan Puskeswan, tingkatkan sarana dan prasarana serta sumberdaya manusianya. Ini harus menjadi upaya serius yang mesti segera dikerjakan DKPP,” jelasnya.

Dia juga mengingatkan, salah satu indikator keberhasilan pembangunan peternakan adalah, dengan meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan hewan, terutama mendekati Idul Adha.

Baca Juga  DPRD Sumenep Desak Percepatan Pembahasan APBD Perubahan

“Saya belum melihat Puskeswan di Sumenep difungsikan dengan baik, kalau tidak keliru di Pamolokan, Itu tidak difungsikan dengan benar, Dinas terkait mestinya panggil anak buahnya, fungsikan Puskeswan itu,” tegasnya.

Selanjutnya, Indra mengatakan bahwa terkait koordinator penyuluh di tiap Kecamatan pihaknya meminta agar DKPP segera menerjunkan kebawah memantau masyarakat dengan melibatkan para kelompok tani.

Dimana, kata Indra, kelompok tani ini merupakan organisasi kemasyarakatan yang menjadi etalase kebutuhan yang tidak hanya berkaitan dengan pertanian, namun juga berkaitan dengan peternakan.

“DKPP Sumenep perlu memanggil penyuluh di setiap Kecamatan agar berkoordinasi dengan kelompok tani yang ada di desa desa itu. Memantau perkembangan hewan ternak yang ada di desa terutama sapi agar ditangani,” imbuh dia.

“Saya melihat hingga detik ini tidak ada tindak lanjut sama sekali. Jangan hanya rapat diatas meja saja tetapi tidak bisa diaplikasikan secara nyata dalam masyarakat. Informasi dari masyarakat saya itu ada sapinya yang terkena PKM tapi tidak ada tindak lanjut dari dinas terkait,” urainya menjelaskan.

Selain itu, dirinya meminta masyarakat untuk tidak sungkan menyampaikan keluhannya kepada dinas terkait, jika misalnya sungkan melaporkan gejala PMK, bisa melalui perwakilan koordinator penyuluh di kecamatan.

%d blogger menyukai ini: