Buruh dan Penjual Rokok Resah Akibat Revisi Perda KTR Surabaya

oleh -

SURABAYA – Revisi peraturan daerah (Perda) nomor 5 tahun 2008 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) meresahkan buruh rokok, bakul dan pengelola warung kopi di Surabaya. Mereka menganggap terkenak dampak akibat revisi Perda tersebut.

“Revisi Perda KTR itu bertentangan dengan regulasi diatasnya. Peraturan atau perundangan, sepertinya harus sejalan dengan aturan dan peraturan lain, apalagi dengan peraturan yang lebih tinggi. Kalau tidak tentunya akan memunculkan ketidakpastian, dna ini tidak boleh terjadi,” kata Ketua Pedagang Toko dan Warung Kopi Kota Surabaya, Sri Utari, saat jumpa pers di Surabaya, Kamis (24/1/2019).

Revisi itu, kata Utari juga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.

“Paling tidak ada 3 poin penting, yang berpotensi merugikan usaha kami. Pertama, larangan menjual, mengiklankan, mempromosikan tembakau berlaku mutlak di lingkungan kawasan tanpa rokok. Ini bertentangan dengan PP 109 Pasal 50 ayat 2,” kata Utari.

PP (Peraturan Pemerintah) 109 Pasal 50 ayat 2, menyatakan bahwa seluruh aktivitas tersebut tetap bisa dilakukan di tempat penjualan produk tembakau di wilayah KTR. “Ini bertentangan,” ujar Utari.

Kedua, soal Kawasan Tanpa Rokok (KTR) “dapat” menyediakan tempat khusus merokok. Menurut Sugiyanti, kata “dapat” mengundang multitafsir bagi masyarakat. “Kata dapat itu bisa jadi boleh, atau sama sekali tidak boleh,” ujar Utari.

Ketiga, bahwa tempat merokok harus terpisah dari tempat atau ruang utama dan ruangan lain yang digunakan untuk beraktivitas. “Ini nggak efektif!! Jika tidak diimbangi penyediaan tempat khusus merokok di berbagai lokasi publik di Surabaya,” kata Utari.

Senada dengan Utari, kegelisahan dan kekhawatiran dampak negatif bakal muncul terkait revisi Perda KTR di Kota Surabaya, juga disampaikan Emanuel Embu Ketua Pimpinan Cabang FSP RTMM SPSI Kota Surabaya.

“Akan ada sekurangnya 20.000 buruh pabrik rokok di Surabaya yang akan kehilangan pekerjaannya manakala pembatasan peredaran rokok yang berdampak pasti menurunnya produksi rokok bakal terjadi, dikarenakan revisi Perda KTR di Kota Surabaya. Ini bakal terjadi,” ujar Emanuel Embu.

Emanuel berpesan agar pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, tidak semaunya menerapkan atau membuat aturan. “Kata orang Jawa, ngono yo ngono, ning ojo ngono,” kata Emanuel.

Editor : Nurul Arifin