Biaya perjalanan Dinas antara Pimpinan dan Anggota DPRD Sumenep tak masuk akal

oleh -

SUMENEP: Komisi I DPRD Kabupaten Sumenep melakukan panggilan terhadap terhadap Bagian Hukum dan Bagian Administrasi Pembangunan. Hal tersebut dilakukan karena adanya Ketimpangan Perjalanan Dinas (Perdin) dan Pakaian Dinas Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Sumenep.

“Kami melakukan konfirmasi terkait Perbup yang mengatur Perdin pimpinan dan anggota DPRD Sumenep, karena setelah kami pelajari ternyata hak-hak yang diterima pimpinan sama dengan bupati,”Ujar Ketua Komisi I DPRD Sumenep, Darul Hasyim Fath, saat dikonformasi. Sabtu 18 Januari 2020.

Ia menambahkan, setelah melakukan perdebatan di ruang Komisi I DPRD Sumenep, perwakilan dari Pemkab Sumenep mengaku akan melakukan koreksi sekaligus akan melakukan revisi. Bahkan, sebelum hari senin akan dilakukan revisi.

“Kita minta secepatnya sebelum senin, karena kalau sampai ada kegiatan kantor dengan menggunakan perbup pengeluaran keuangan diberlakukan sebelum ada revisi, situasinya tidak akan baik,” jelas politisi PDIP ini.

Menurut dia, revisi dan evaluasi itu penting dilakukan karena kalau nanti ada audit di tengah perjalanan, nasib anggota DPRD harus melakukan pengembalian di akhir tahun.

“Selain itu, atas nama keadilan sebagai anggota dewan dan ketua DPRD tidak jomplang seperti langit dan bumi karena digedung ini pejabat yang menjadi pembeda ketika menjadi ketua dan wakil anggota, prisipnya kenapa di gedung dewan tidak ada yany berlanggang kepala karena fungsi jabatan dan fungsi jabatan tidak fungsi instruktif selain ketua fraksi,” terangnya.

Sementara itu, perwakilan dari Bagian Hukum Setkab Sumenep, Obeit enggan berkomentar banyak. Bahkan terkesan menghindar saat dikonfirmasi soal ihwal Perdin tersebut. “Mohon maaf, belum shalat, mohon maaf mas,” katanya terburu-buru.

Dari informasi yang dihimpun kabarjatim.com, berikut Ketimpangan Perjalanan Dinas (Perdin) dan Pakaian Dinas Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Sumenep.

Perdin yang mengatur Pimpinan dan Anggota DPRD Sumenep tersebut diatur dalam Peraturan Bupati tahun 2019 tentang Perjalanan Dinas dan Pakaian Dinas Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Sumenep.

Salah satu kejanggalan bisa dilihat dari Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah pada Tabel 4 di Perbup tersebut, misalnya perjalan ke luar daerah seperti ke Bali, Pimpinan DPRD menerima uang sebesar Rp 4.4 juta lebih. Sedangkan anggota DPRD hanya Rp 1.9 juta.

Selain ke Bali, ke Nusa Tenggara Timur juga perbedaannya cukup mencolok, Pimpinan DPRD Rp 3 Juta per hari dan Anggota DPRD Rp 1.4 juta per hari.

Dalam Tabel 4 di Perbup tersebut juga mencolok, seperti ke Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Pimpinan DPRD Sumenep mendapatkan biaya sebesar Rp8,5 juta sedangkan anggota DPRD mendapatkan jatah biaya sebesar Rp1,4 juta.

Diketahui pula bahwa pimpinan DPRD Sumenep menerima honor tambahan sebesar Rp 6,5 juta per bulan. Honorarium tambahan tersebut tetap diberikan walaupun yang bersangkutan tidak kerja.

Adapun periode sebelumnya, Pimpinan DPRD Sumenep telah menerima tunjangan 112 liter perminggu, atau kisaran 448 liter per bulan dengan jenis BBM Pertamax. (Noe)