JEMBER – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jember mengingatkan Bupati Faida dan Wakil Bupati Abdul Muqit Arief agar mematuhi aturan P-KPU selama masa kampanye Pilpres 2019, setelah keduanya resmi ditunjuk sebagai tim sukses pasangan Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin.

Komisioner Bawaslu Jember Devi Aulia Rohim menyampaikan, Kepala Daerah yang tercatat sebagai kader partai atau masuk dalam tim pemenangan paslon diperbolehkan untuk mengikuti kampanye.

“Dengan catatan mereka mendapat izin cuti dari Menteri dalam Negeri. Sesuai dengan aturan, izin cuti tersebut hanya diperbolehkan satu hari dalam seminggu,” ujarnya, Selasa (25/9/2018).

Devi menambahkan, izin cuti tersebut harus ada jika kampanye dilakukan pada saat hari kerja. Sehingga tidak ada alasan ketika hari kerja mereka kampanye tanpa adanya izin cuti. “Jika kampanyenya ternyata pada saat hari libur, seperti hari sabtu dan minggu, maka tidak perlu ada izin cuti,” tuturnya.

Pihak Bawaslu Jember juga mengakui saat ini masih menjadi perdebatan, lanjut Devi, ialah aktifitas kampanye di luar jam kerja pada hari efektif. “Misal Bupati atau Wakil Bupati ikut kampanye di atas pukul 4 sore pada hari efektif. Ini masih debateble, apakah harus ada izin cuti atau tidak,” ujarnya.

Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan KPU hanya dijelaskan bahwa kepala daerah wajib mengajukan izin cuti jika mengikuti kampanye pada hari kerja, bukan di luar jam kerja. Untuk itulah Bawaslu Jember akan berkonsultasi kepada Bawaslu Provinsi karena tidak menutup kemungkinan hal semacam itu akan terjadi di masa kampanye nanti.

“Seperti yang terjadi pada saat Pilgub kemarin, ketika Bupati Faida menemani Mbak Puti (Calon Wakil Gubernur) di luar jam kerja. Pihaknya tidak bisa menindak, karena aturannya belum jelas,” imbuhnya.

Selain kewajiban untuk cuti, Devi juga mengingatkan agar selama masa kampanye tidak menggunakan fasilitas negara, mengingat izin cuti yang diberikan kepada kepala Daerah yang ikut kampanye tersebut di luar tanggungan negara. “Jadi meski sudah mendapat izin cuti, Kepala Daerah tidak boleh menggunakan fasilitas negara, seperti mobil dinas atau fasilitas lainnya,” katanya.

Oleh sebab itulah Devi meminta kepada masyarakat agar turut serta mengawasi tahapan masa kampanye sehingga jika ditemukan adanya pelanggaran bisa segera dilaporkan kepada Bawaslu.

“Personil kita kan terbatas. Jadi juga harus ada peran aktif dari masyarakat. Jika ditemukan adanya pelanggaran, khususnya penggunaan fasilitas negara segera laporkan kepada Bawaslu, kita langsung tindaklanjuti,” tegasnya.