SURABAYA-Jelang tahun ajaran baru 2017 – 2018, PC GP Ansor Surabaya miliki agenda mengawal intruksi dari PWNU, Ulama Surabaya dan Kiai Pesantren di Jawa Timur tentang penolakan implementasi lima hari sekolah pada semua satuan pendidikan Ma’arif di Kota Surabaya.
“Kami (NU dan Banom) sejak awal menolak dan meminta pemerintah mencabut permen no 23 thn 2017 karena permen tersebut tidak sesuai dengan kearifan lokal (local wisdom) selain itu masyarakat kita belum siap akan model pendidikan full day school,” kata Alaik S. Hadi, Ketua GP. Ansor Kota Surabaya.
Penyelenggaraan lima hari sekolah sangat berpotensi menghilangkan kesempatan anak-anak untuk menempuh pendidikan agama di waktu sore dan malam hari. Model pendidikan itu sudah lama dirintis dan diselenggarakan masyarakat, jauh sebelum model pendidikan modern ada.
“Kami mendesak pemerintah kota Surabaya untuk mewakili masyarakat kota surabaya yg sangat kaya dengan ragam pendidikan, baik berbasis agama maupun keterampilan teknis, untuk menolak diberlakukannya kebijakan lima hari sekolah.”, lanjut Alumni Pesantren Langitan tersebut.
Sebab, lanjutnya keberadaan Madrasah Diniyah dan keragaman pendidikan selama ini dinilai memperkuat budaya bangsa kita. Karenanya hal itu perlu dijadikan pertimbangan.
“Ansor Surabaya sebagai barisan inti pemuda NU, siap mengawal instruksi kiai, pwnu jatim dan pondok pesantren yang secara tegas menolak kebijakan lima hari sekolah,” pungkasnya.
Discussion about this post