Anggota Banggar Protes Rekomendasi Anggaran Dahului APBD-P 2019

oleh -
Joni Widarsono
Joni Widarsono

SUMENEP – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumenep, Joni Widarsono memprotes soal anggaran yang tiba-tiba di setujui mendahului Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2019.

Joni menilai, anggaran tersebut tiba-tiba muncul dipenghujung lebaran. Dia juga menilai, rekomendasi yang dikeluarkan oleh DPRD tersebut sudah cacat hukum, karena pembahasannya tidak di bahas ditingkat komisi dan banggar.

“Hal menarik adalah adanya beberapa anggaran yang semestinya tidak disahkan dan perlu adanya pembahasan lebih lanjut terutama pada Dinas Kesehatan yang saat anggaran 2018 sudah dianggarkan dan pekerjaannya dilakukan putus kontrak di tambah anggaran lagi yang cukup fantastis,” katanya.

Dia kemudian mempertanyakan apa dasar penambahan anggaran tersebut. Kemudian adanya penambahan anggaran pada pembangunan gedung poli di RSUD dr. Moh. Anwar Sumenep yang juga pada tahun lalu pelaksanaannya di putus kontrak, dan tahun ini mendapatkan penambahan anggaran.

“Jadi sangat aneh ada bahasa sisa pembayaran pelaksanaan proyek tersebut yang sangat fantastis dan bimsalabin anggaran tersebut,” terangnya.

Secara tegas Joni mengaku, rekomendasi yang dikeluarkan oleh DPRD Sumenep ini ditolak pengesahannya yang tanpa di dasari adanya pembahasan di tingkat komisi, banggar dan timgar.

“Pertanyaannya, pimpinan DPRD yang merekomendasi mengatasnamkan siapa? di tingkat fraksi juga tidak ada pembahasan apalagi di alat kelengkapan DPRD,” tegasnya.

Maka dari itu, Joni yang juga sebagai Ketua Fraksi Partai Gerindra Sejahtera dengan sigap akan mempertanyakan daasar hukum yang telah merekomendasikan anggaran tersebut.

“Jangan nanti akan sama dengan halnya dana siluman Rp63 milyar yang muncul di akhir pembahasan APBD 2019,” tandasnya.

Sebelumnya, DPRD Sumenep memang merekomendasikan penambahan anggaran mendahului APBD Perubahan 2019 ke sejumlah OPD yang ada di Kabupaten Sumenep.

Salah satunya Dinas Kesehatan mendapatkan penambahan anggaran untuk pembangunan Rumah Sakit Arjasa senilai Rp1,5 milyar, dan OPD lain seperti Dinas Pendidikan, Cipta Karya hingga Disparbudpora.