Alasan Jokowi Sahkan Aturan Hadiah Rp200 Juta untuk Pelapor Korupsi

oleh -

PRESIDEN Joko Widodo menegaskan sangat menginginkan partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam memberantas korupsi di Tanah Air.

Hal itu yang mendasari Presiden menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada 17 September 2018 lalu.

“Memang kita menginginkan ada partisipasi dari masyarakat untuk bersama-sama mencegah dan mengurangi bahkan menghilangkan yang namanya korupsi. Jadi ingin ada sebuah partisipasi dari masyarakat,” kata Presiden saat dimintai keterangannya di Pondok Pesantren Minhajurrosyiddin, Jakarta Timur.

Melalui Peraturan Pemerintah tersebut, masyarakat yang memiliki informasi mengenai adanya dugaan tindak pidana korupsi dapat menginformasikannya kepada pejabat berwenang atau penegak hukum. Peran serta masyarakat itu nantinya akan diganjar penghargaan berupa premi dengan besaran 2 permil dari jumlah kerugian negara dengan nilai maksimal hingga Rp200 juta.

“Jadi kita ingin memberikan penghargaan dan apresiasi kepada masyarakat yang melaporkan mengenai tindak kejahatan luar biasa yang namanya korupsi,” ucapnya menegaskan.

Adapun terkait dengan mekanisme pemberian penghargaan tersebut, Presiden menjelaskan akan diatur dalam peraturan teknis.

Sementara itu, Ketua PBNU bidang Hukum, HAM dan Perundang-Undangan Robikin Emhas menyatakan terbitnya PP 43/2018 merupakan angin segar bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Ini membuktikan pemerintahan Jokowi memiliki komitmen kuat untuk melakukan pemberantasan korupsi. Sesuatu yang patut dipuji.

Dengan lahirnya PP 43/2018 diharapkan masyarakat tidak ragu untuk berperan aktif mengungkapkan kasus korupsi yang hingga kini masih dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) ini. Mengapa? Karena korupsi merusak perekonomian bangsa dan negara. Korupsi merusak sendi-sendi keadaban suatu bangsa. Korupsi menyengsarakan warga. Korupsi melemahkan daya saing negara.

Sungguh pun demikian, pengungkapan kasus korupsi harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang belaku. Yakni, diungkapkan dan disampaikan kepada aparat penegak hukum yang diberi kewenangan untuk itu.

Tidak boleh atas nama peran serta masyarakat dalam memberantas korupsi lalu secara serampangan mengungkap kasus korupsi di laman sosial media atau di wilayah publik lainnya. Karena betapa pun seseorang yakin dengan informasi dan alat bukti yang dimiliki, masih perlu diklarifikasi lebih kanjut oleh penyelidik atau penyidik.

Pengungkapan kasus korupsi secara serampangan dapat berdampak buruk bagi seseorang dan keluarga yang belum tentu bersalah. “Meskipun korupsi merupakan extraordinary crime, hindarkan kemungkinan terjadinya trial by the press. Karena dalam negara yang beradab, praduga tak bersalah (presumption of innocence) dalam penegakan hukum (law enforcement) harus tetap dijunjung tinggi,” tegas Robikin.