Tolak Pajak PPN dan Sembako, Kok Bisa Orang Kaya Dimanja, Rakyat Miskin Dipajaki?

oleh -

JAKARTA – Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) mengecam keras rencana pemerintah untuk menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen, mengenakan pajak pada jasa pendidikan, termasuk opsi mengenakan pajak sembako.

“Di tengah masyarakat yang sedang mengharapkan keadilan dan kesejahteraan, pemerintah justru mengampuni orang-orang kaya dengan Tax Amnesty dan memajaki rakyat kecil. Ini sangat tidak adil!,” ujar Juru Bicara DPP PRIMA Farhan Abdillah Dalimunthe.

Menurut Farhan, rencana ini akan semakin membuat sistem perpajakan tidak adil. Rakyat biasa, kaum 99 persen, akan semakin tertekan daya belinya. Ini karena sebagian pendapatan masyarakat biasa adalah untuk sembako.

Sementara itu, orang-orang kaya terus menerus dimanja. Selain dengan penghapusan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) untuk mobil dan rumah mewah, penghapusan pajak kapal mewah, kaum 1 persen ini akan mendapatkan pengampunan pajak (Tax Amnesty) Jilid II. “Ekonomi sedang berat, jangan bebankan ke rakyat kecil!,” cetusnya.

“Melemahnya daya beli masyarakat juga akan membuat ekonomi sulit bertumbuh. Jangankan buat pajak, untuk makan sehari-hari saja rakyat sedang susah. Ditengah Pandemi ini PHK massal terjadi, pedagang banyak yang merugi dan gulung tikar. Sekarang mau dibebani lagi dengan harga barang yang melambung tinggi akibat kenaikan PPN dan penerapan pajak sembako,” kata Farhan.

Farhan menyampaikan bahwa partainya mendesak pemerintah untuk mengubah skema perpajakan agar lebih berkeadilan dalam menjawab tantangan ekonomi saat ini.

“Kalau pemerintah ingin menstimulus ekonomi maka yang seharusnya dilakukan adalah menaikkan pajak yang lebih besar untuk orang-orang kaya dan memberikan pengampunan pajak untuk rakyat kecil,” ucap Farhan.

Farhan menyatakan saat ini Indonesia sedang menghadapi persoalan ketimpangan ekonomi yang ekstrem. Ada 1 persen orang terkaya yang menguasai hampir separuh kekayaan dan sumber daya nasional. Diantaranya ada 4 orang terkaya yang memiliki kekayaan setara 100 juta orang termiskin di Indonesia.

Di sisi lain, berdasarkan data BPS, jumlah orang miskin Indonesia adalah 27,5 juta orang atau 10,19 persen (GKM Rp. 458 ribu/bulan). Sementara 52 persen penduduk Indonesia pengeluarannya masih Rp. 25 ribu kebawah.

“Kita bisa menaikkan pajak penghasilan terhadap orang kaya dan orang super kaya dengan mengubah tarif PPh perorangan untuk kategori pendapatan di atas Rp. 1,5 milyar per tahun menjadi 45 persen. Sedangkan orang-orang di level terbawah seperti buruh tidak dikenai pajak agar lebih berkeadilan,” ujar Farhan.

Saat ini, pemerintah sedang merumuskan draft revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Dijelaskan dalam Pasal 4A, dua jenis barang yang dikeluarkan dari daftar bebas PPN yakni, barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, tidak termasuk hasil pertambangan batubara. Serta barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak.

Di dalam aturan sebelumnya, sembako atau jenis-jenis kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat tidak dikenakan PPN. Namun, dalam aturan baru tersebut sembako tak lagi dimasukkan ke dalam objek yang PPN-nya dikecualikan.

Barang tersebut meliputi beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi-ubian, bumbu-bumbuan dan gula konsumsi.

Selain itu, ada 11 jenis layanan yang akan dikenakan PPN seperti jasa Pendidikan, jasa pelayanan kesehatan medis dan jasa pelayanan sosial.

Penolakan serupa juga muncul dari Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia. Mereka keberatan serta akan melakukan upaya hukum atas kebijakan pemerintah melalui menkeu dan DPR dalam membahas RUU KUP tentang Mengenakan PPN Sembako dan Jasa Pendidikan Sekolah.

Perwakilan Tim Advokasi Alvin Maringan mengatakan, Pemerintah melalui Menkeu seharusnya saat ini mencari jalan keluar dimasa pandemi, dan seharusnya membantu meringankan masyarakat dalam Pandemi Covid-19 yang belum berakhir. Alvin, menyatakan bahwa Tim Advokasi terdiri dari puluhan Advokat di Indonesia siap mengajukan upaya hukum apabila tetap diterapkan.

Sementara perwakilan lainnya Johan Imanuel, menerangkan, Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia menerima aduan dari Masyarakat yang merasa cemas akan adanya kebijakan tersebut sehingga apa urgensinya. Justru dalam masa Pandemi ini seharusnya memikirkan bagaimana pendapatan masyarakat dapat pulih kembali.

“Menkeu harus mencari solusi lainnya apabila ingin meningkatkan pendapatan negara jangan Masyarakat yang malah menanggung,” ujarnya.

Sementara itu Asep Dedi, mengatakan apabila nanti kebijakan tersebut dikeluarkan dalam bentuk Permenkeu maka kami akan gugat melalui Hak Uji Materiil ke Mahkamah Agung dan jika dalam bentuk UU akan digugat melalui Hak Uji Materil ke Mahkamah Konstitusi karena bertentangan dengan UU Ketentuan Umum Perpajakan maupun UUD 1945. “Kami tetap konsisten meluruskan apabila ada kebijakan yang menyesatkan,” ujarnya.

Selanjutnya perwakilan lainya, Jarot Maryono menggambarkan dibidang pendidikan, bahwa sejatinya pendidikan adalah bagian Hak Asasi Manusia yang fundamental, sehingga perlunya peningkatan kualitas terbaik yang bermuara mencerdaskan dan mensejahterahkan anak bangsa secara merata dan juga kewajiban negara untuk memenuhi dan memberikan pendidikan setiap warganya.

Tentunya dengan adanya PPN atas jasa pendidikan akan menjadi beban baru serta berdampak buruk terhadap kemajuan pendidikan tersebut. Sebagaimana disebut juga dalam PMK No 223/PMK.011/2014 tentang Kriteria Jasa Pendidikan Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai.

Kemudian menurut Indra Rusmi, mengatakan Pemerintah khususnya Presiden dan Menkeu serta DPR harus lebih hati-hati dengan memegang teguh prinsip keadilan bagi masyarakat Indonesia yang sedang terpuruk dari sektor pendapatan ekonomi dimasa pandemi saat ini, sehingga perlu kajian ilmiah secara teliti dengan mengacu prinsip asas keadilan, kemudian pemerintah seharusnya terbuka/transparansi ke publik dalam membuat/merubah segala kebijakan baik dalam bentuk RUU maupun Peraturan Lainya.

Akan tetapi publik kecewa dengan beredarnya berita bahwa draft RUU KUP bocor perihal PPN Sembako dan Jasa Pendidikan. Apakah ini dapat dikatakan sebagai retorika politik dibidang perpajakan?

“Bahkan seharusnya pemerintah memberikan subsidi terhadap Sembako dan Pendidikan, bukan malah dipaksa untuk dikenai biaya PPN,” ujar Indra.

No More Posts Available.

No more pages to load.