Presiden Masih Tutup Mata pada KPK

oleh -

JAKARTA – Pasca pelantikan 1.271 pegawai KPK dan penyingkiran 51 pegawai senior KPK, Presiden Joko Widodo masih berdiam diri.

Pengamat politik Universitas Paramadina A. Khoirul Umam menyatakan bahwa Presiden masih menutup mata atas apa yang terjadi pada KPK saat ini. Hal itu disampaikan dalam diskusi Paramadina Public Policy Institute (PPPI) dengan tema “Membaca Arah Politik Anti-Korupsi di Indonesia” yang diselenggarakan secara virtual kemarin Senin (7/6).

Selain Umam, hadir pula sebagai pembicara Direktur Sosialisasi & Kampanye Anti-Korupsi KPK Giri Suprapdiono, pengajar University of Sydney Dr. Thomas Power, Sekretaris Lakpesdam NU Dr. Marzuki Wahid, Ketua Advokasi Hukum PP Pemuda Muhammadiyah Razikin, dan Ikhsani selaku moderator.

Pada kesempatan itu, Umam berharap sikap tegas Presiden Jokowi yang sebelumnya menyatakan bahwa 75 pegawai KPK tidak boleh diberhentikan, hendaknya bukan sekadar gimmick politik semata. Presiden sebagai panglima tertinggi dalam agenda pemberantasan korupsi di tanah air harus bersikap tegas dan jelas.

“Kekuasaan Presiden itu besar, seharusnya bisa lebih firmed, lebih tegas dan jelas. Jangan bersembunyi dan menyelamatkan muka dari kontroversi ini”, kata Umam yang juga Managing Director Paramadina Public Policy Institute (PPPI) itu.

Lulusan Doktor Ilmu Politik dari The University of Queensland, Australia itu menyarankan, agar Presiden Jokowi segera mengambil langkah tegas dengan memanfaatkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang baru saja diundangkan, untuk menyelamatkan 51 satu pegawai KPK yang dinilai pimpinan KPK ‘sudah tidak bisa dibina’.

“Kalau negara bisa membina dan merehabilitasi para teroris, koruptor atau bahkan pengguna narkoba, tidak make sense kalau para pemberantas korupsi justru distempel tidak bisa dibina,” kata Umam.

Menurut dosen Ilmu politik dan international studies Universitas Paramadina tersebut, langkah presiden itu penting agar kemunduran demokrasi dan politisasi penegakan hukum bisa ditekan.

“Jika pelemahan terhadap KPK dibiarkan, ini bisa memfasilitasi hadirnya kekuatan neo-otoritarianisme yang memanfaatkan lembaga penegak hukum sebagai alat kekuasaan untuk mengamankan kepentingan, ‘mendisiplinkan’ aliansi politik, menjaga loyalitas pengikut, menjatuhkan rival, mengonsolidasikan kekuatan, serta mencegah setiap potensi ancaman dari pihak lawan dan kompetitor politik,” kata Umam.

No More Posts Available.

No more pages to load.