Dua Motif Kepentingan Politik 2024 di Balik Pelemahan KPK

oleh -

JAKARTA – Pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jelas terkait dengan konstalasi politik 2024 mendatang.

Hal itu disampaikan Dosen Ilmu Politik & International Studies Universitas Paramadina A. Khoirul Umam dalam diskusi Paramadina Public Policy Institute (PPPI) dengan tema “Membaca Arah Politik Anti-Korupsi di Indonesia” yang diselenggarakan secara virtual kemarin Senin (7/6).

Selain Umam, hadir pula sebagai pembicara Direktur Sosialisasi & Kampanye Anti-Korupsi KPK Giri Suprapdiono, pengajar University of Sydney Dr. Thomas Power, Sekretaris Lakpesdam NU Dr. Marzuki Wahid, Ketua Advokasi Hukum PP Pemuda Muhammadiyah Razikin, dan Ikhsani selaku moderator.

Menurut Umam, KPK merupakan satu-satu lembaga penegak hukum di Indonesia yang mampu melakukan koreksi terhadap kekuasaan.

“Jika pelemahan KPK dilakukan secara sistematis, hal itu besar kemungkinan dipengaruhi oleh aliansi kepentingan ekonomi-politik menuju konstalasi 2024 mendatang”, kata Umam yang juga Managing Director Paramadina Public Policy Institute (PPPI) itu.

Doktor Ilmu Politik dari The University of Queensland, Australia itu menambahkan, motif pelemahan KPK terkait agenda politik 2024 setidaknya ada dua.

Pertama, pelemahan KPK ditujukan untuk memudahkan pengumpulan logistik politik di tengah ekonomi negara yang tertekan akibat pandemi ini. Dalam situasi pandemi, bisnis swasta sangat tertekan. Sehingga yang tersedia adalah dana publik yang berasal dari APBN, utamanya yang diperoleh dengan skema hutang luar negeri.

“Sehingga pelemahan KPK akan lebih memudahkan agenda kepentingan pengumpulan logistik politik menjelang 2024 mendatang,” kata Dosen Ilmu politik dan International Studies, Universitas Paramadina itu.

Kedua, kata Umam, pelemahan terhadap KPK itu akan memudahkan kekuasaan untuk mengontrol dinamika politik dan koalisi yang terbentuk pada 2024 mendatang. Umam mengatakan, lembaga penegak hukum berpotensi menjadi alat kekuasaan yang sangat efektif untuk mengamankan kepentingan, ‘mendisiplinkan’ aliansi politik, menjaga loyalitas pengikut, menjatuhkan rival, mengonsolidasikan kekuatan, serta mencegah setiap potensi ancaman dari pihak lawan dan kompetitor politik.

“Karena itu, agenda pelemahan KPK menjadi relevan dan bisa dipahami dalam kerangka kepentingan perebutan kekuasan menuju 2024 mendatang,” kata Umam.

No More Posts Available.

No more pages to load.