DPRD Jatim Terima Audiensi LIRA Terkait Usulan Hak Angket Dugaan Pelanggaran UU

oleh -

SURABAYA – Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Jawa Timur akhirnya menerima Audiensi 25 orang perwakilan LSM LIRA pada Kamis (27/5) di ruang BANMUS DPRD Jatim.

Dalam pertemuan tersebut DPRD Jatim hanya diwakili oleh Mathur Khusairi yang juga merupakan Anggota Komisi E. Dalam sambutan pengantarnya Mathur menyampaikan bahwa Surat permohonan Audiensi LIRA telah diterima pimpinan dan didisposisi ke Komisi A. “Akan tetapi teman-teman Komisi A tidak ada yang menemui, akhirnya pihak Sekwan meminta saya untuk menemui teman teman LIRA,” ujar Legislator dari Dapil Madura ini.

Juru bicara LIRA, Mahmudi Ibnu Khotib dengan nada kesal dan berapi api kecewa dengan sikap pimpinan DPRD Jatim yang tidak ikut serta menemui aktivis LIRA se-Jawa Timur. “Jangan salahkan kami bila kami anggap dewan yang terhormat ini hanya menjadi corongnya eksekutif,” ujar Mahmudi.

Mahmudi menambahkan, “Kemaren saya membaca di beberapa media, bahwa Oknum Anggota DPRD Jatim inisial MS, meminta masyarakat untuk legowo memaafkan Khofifah dan menganggap Khofifah tidak ada niat untuk melaksanakan Ultah di tengah Pandemi Covid-19. Semestinya seorang wakil rakyat harus menyuarakan aspirasi rakyat, bukan malah menjadi kacungnya penguasa.”

“Ada lagi unsur pimpinan dewan inisial STS yang katanya meyakini 1.000 persen khofifah juga tidak melanggar Prokes, maka kami (LIRA) menantang yang bersangkutan membuat pernyataan resmi bermaterai, karena kami memiliki bukti bukti valid, maka saya minta dia mundur sebagai anggota dewan bila dia yang salah,” ucap Mahmudi dengan nada serius.

Dalam sesi dialog terungkap ada 4 tuntutan LIRA terhadap DPRD Jatim, yaitu :

  1. Panggil Gubernur, Wakil Gubernur, Plh.Sekda serta segenap OPD yang terlibat.
  2. DPRD Jatim harus bersikap sesuai dengan aspirasi masyarakat Jawa Timur yaitu menggunakan Hak Angket, untuk menelusuri dugaan pelanggaran UU yang dilakukan oleh Khofifah.
  3. Bagi OPD yang terlibat dalam acara Ultah Khofifah, maka harus diturunkan menjadi staf biasa.
  4. Bagi anggota DPRD Jatim yang tidak ikut menyuarakan jeritan hati rakyat, maka sebaiknya mundur.

Menjawab tuntutan LIRA, Mathur mengaku siap untuk ikut mengawal dan akan disampaikan ke pimpinan Komisi E untuk dilanjutkan ke pimpinan DPRD Jatim.

No More Posts Available.

No more pages to load.