Reses II DPRD Jatim, Mas Atho’ Serap Aspirasi Masalah Kesejahteraan Guru Honorer

oleh -

JOMBANG: Seluruh anggota DPRD Provinsi Jawa Timur masa bakti 2019-2024 telah melangsungkan masa reses selama tiga hari. Dari hasil tersebut, para wakil rakyat itu, akan menghimpun untuk disampaikan ke Pemprov Jatim dalam sidang paripurna.

Perlu diketahui, reses adalah kegiatan anggota DPRD untuk menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen. Menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat serta memberikan pertanggungjawaban secara moral, dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Seperti halnya reses yang dilakukan Anggota DPRD Jatim dari Fraksi PKB, Ahmad Athoillah alias Mas Atho’, menggelar reses II di Aula Graha Gus Dur di Kabupaten Jombang, Jumat (7/5/2021). Setidaknya setiap kali reses bertemu konstituen, kegiatan tersebut dihadiri oleh ratusan orang.

Namun pada kesempatan kali ini, reses dihadiri oleh Anggota Fraksi PKB DPRD Jombang, pengurus DPC PKB Jombang, dan seluruh pengurus DPAC PKB se- Kabupaten Jombang. Ketua DPC PKB Jombang, Hadi Atmaji, menyambut baik kegiatan tersebut, karena bisa menjalin silaturrahim antar sesama kader PKB Jombang.

“Kami menyampaikan terimakasih kepada Mas Atho’ atas pertemuan reses ini, untuk digunakan sillaturrahmi guna meningkatkan kinerja PKB Jombang agar bisa lebih baik lagi,” kata Hadi.

Dalam kesempatan itu, Mas Atho’ mengatakan tentang rencana terdekat FPKB Jawa Timur. Salah satunya merumuskan rancangan peraturan daerah (Raperda) Pondok Pesantren. “Saya mohon restu dan masukannya dalam merumuskan Raperda Pesantren. Sehingga bisa menghasilkan yang terbaik,” kata Mas Atho’.

Selain itu, Mas Atho’ juga mempersilakan konstituennya menyampaikan aspirasinya untuk diperjuangkan ke Pemprov Jatim. Mendengar hal itu, Ketua DPAC PKB Sumobito, Fauzan, menyampaikan tentang keluhan para guru honorer madrasah dan TPQ yg dirasa tidak sebanding dengan apa yang dilakukan selama ini. “Sehingga kami butuh bantuan kepedulian dari Pemerintah untuk menunjang kebutuhan tersebut,” ujar Fauzan.

Selain itu, keluhan dari salah satu pengurus DPAC PKB mengeluhkan tentang infrastruktur jalan yang ada dipelosok desa, yang merupakan akses jalan menghubungkan antar desa. Misalnya Jalan Desa Jipurapah di Kecamatan Plandaan.

Mendengar hal tersebut, Mas Atho’ berjanji akan segera mengkoordinasikan dengan FPKB di DPR RI tentang keluhan guru. Mas Atho’ juga berjanji akan menindaklanjuti ke dinas terkait di Pemprov Jatim. “Masalah soal guru honorer ini, tentu kami akan koordinasilan dengan FPKB DPR RI, dan dinas terkait di Pemprov Jatim. Mudah-mudahan bisa segera menemukan solusi terbaik,” kata politisi yang juga anggota Komisi B (perekonomian) DPRD Jatim itu. NOE

No More Posts Available.

No more pages to load.