Reses di Jombang, Keluhan Pupuk Bersubsidi Langka dan PHK Dominasi Aspirasi Warga ke Mas Atho’

oleh -
Reses di Jombang, Keluhan Pupuk Bersubsidi Langka dan PHK Dominasi Aspirasi Warga ke Mas Atho'

JOMBANG – Masalah pupuk bersubsidi menjadi momok yang kerap dikeluhkan masyarakat di berbagai daerah di Jawa Timur. Salah satunya dikeluhkan oleh masyarakat Paterongan Jombang, kepada anggota DPRD Jatim Ahmad Athoillah, pada serap aspirasi (reses) I tahun 2021, di Aula MWC NU, Pateromgan, Kabupaten Jombang, Kamis, 4 Maret 2021.

Sukiman, 48, warga asal Paterongan, mengatakan dirinya terpaksa bertani setelah dirinya terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh salah satu perusahaan. Sehingga ia harus bertani, guna bertahan hidup dan menafkahi keluarganya.

“Kami bertani bukan untuk memperkaya diri, tapi hanya untuk sekedar menyambung hidup, tapi kenapa pemerintah malah mengurangi alokasi pupuk subsidi,” keluh Sukiman.

Lain halnya dengan Farid, 32, mengaku ingin agar pemerintah memberdayakan masyarakat, utamanya mereka yang terkena PHK. Mengingat, kata dia, tidak sedikit masyarakat menganggur setelah di-PHK sejak pandemi covid-19.

“Sebenarnya yang kami butuhkan pelatihan skill, agar tetap beraktivitas. Meskipun kami di PHK, adanya pelatihan dan pendampingan berjangka, mungkin bisa membantu kami untuk menyambung hidup, tidak hanya sekedar bantuan berupa uang dan sembako,” ujar bapak satu anak ini.

Mendengar keluhan itu, anggota DPRD Jatim Ahmad Athoillah alias Mas Atho’, memberikan penjelasan yang bisa diterima oleh konstituennya. Ia berjanji akan bekerja membantu sekuat tenaga, memperjuangkan masyarakat.

“Apapun yang menjadi keluhan masyarakat baik tentang infrastruktur maupun hambatan pertumbuhan ekonomi, akan segara kami tuntaskan,” kata politisi asal Jombang itu.

Politisi PKB itu mengakui, pandemi covid-19 membawa luka mendalam bagi masyarakat luas. Sebagai wakil rakyat, Mas Atho’ menyatakan bakal berada di garda terdepan, untuk mendesak Pemprov guna membantu memperjuangkan masyarakat terdampak pandemi covid-19.

“Kami di fraksi PKB DPRD Jatim akan lebih memaksimalkan lagi kerja kami dalam fungsi legislasi. Jika Pemprov Jatim menomorduakan kepentingan rakyat, tentu kami yang akan berada paling depan untuk membela rakyat,” kata anggota Komisi B DPRD Jatim tersebut. VIN

No More Posts Available.

No more pages to load.