Politisi PKB: Perda Pesantren Bisa Optimalkan Tiga Fungsi Ini di Pesantren

oleh -

SURABAYA: Peraturan Daerah (Perda) Pengembangan Pesantren akan menjadi kado jelang harlah Nahdlatul Ulama (NU), yang jatuh pada 16 Rajab, tanggal 28 Februari. Untuk merealisasikannya, DPRD Jawa Timur telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) itu, sebagai turunan dari Undang-undang tentang Pesantren.

“Kami harap dengan Perda itu, pesantren tidak lagi di anak tirikan oleh pemerintah,” kata anggota DPRD Jatim Ahmad Athoillah, dikonfirmasi, Sabtu (20/2/2021).

Anggota Fraksi PKB itu mengatakan, pansus itu akan membahas Raperda itu lebih detail dan mendalam. Melalui kajian dan menggali pelbaga masukan dari pesantren, kiai, dan para tokoh-tokoh lainnya. “Mudah-mudahan dengan Perda itu, pesantren kedepannya bisa lebih optimal dalam dunia pendidikan, utamanya dalam ilmu umum seperti teknologi dan lainnya. Kalau untuk ilmu agama, pesantren sudah cukup punya bekal,” ujarnya.

Raperda penyelenggaraan Ponpes dibuat untuk mengoptimalkan peranan Ponpes. Nantinya, Perda ini akan menjadi Perda pondok pesantren pertama, setelah disahkannya undang-undang pondok pesantren no 18 tahun 2019.

Mas Atho’, sapaan akrabnya, mengatakan bahwa pondok pesantren adalah pendidikan khas nusantara yang mandiri. Karena, pesantren ada sebelum negara Indonesia ada, dan keberadaannya hingga saat ini masih eksis dan mewarnai masyarakat.

Menurutnya, keberadaan UU Pondok Pesantren no 18 tahun 2019 dan di Jatim reperda pondok pesantren yang tengah di “godog”, merupakan upaya agar negara hadir untuk memajukan pendidikan pesantren. Dengan adanya UU serta adanya Perda Ponpes nanti, kalangan pesantren diharapkan bisa lebih maju dalam mengelola ponpesnya.

“Hadirnya negara lewat UU pesantren dan ditindaklanjuti dengan perda tentang Penyelenggaraan Pesantren ini adalah sebagai guide lines bagi pengembangan pesantren. Kami harap undang-undang dan perda ponpes ini menjadi instrumen optimalisasi untuk mencapai pesantren yang maju dan lebih baik,” ujarnya.

Menurut Mas Atho’, banyak hal di pesantren yang harus mendapat perhatian pemerintah. Salah satunya adalah banyaknya karya ilmiah, teknologi pondok pesantren yang belum tersebar luas ke masyarakat. Di antaranya manajemen dakwah, kebersihan pondok melalui pengelolahan sampah dengan teknologi tepat guna, mendaur ulang sampah di ponpes dan ketersediaan air bersih.

“Saya kira ada tiga fungsi Ponpes yang harus dioptimalkan, yakni soal pendidikan, dakwah dan pemberdayaan pondok pesantren. Raperda ini tujuan utamanya adalah untuk memperkuat dua hal yakni dakwah dan pemberdayaan pondok pesantren,” kata politisi muda asal dapil Jombang-Mojokerto itu.

Fraksi PKB DPRD Jatim mengirim lima orang anggotanya ke dalam pansus, yakni Hikmah Bafaqih, Aida Fitriati, Umi Zahrok, Laila Qodriyah, dan Samsul Arifin. PKB menargetkan Perda ini segera selesai dalam waktu dekat sekitar tiga bulan kedepan atau April mendatang. NOE

No More Posts Available.

No more pages to load.