Kontraksi 2,39 Persen di 2020, Komisi B Dorong Pemprov Jatim Optimalkan Sektor Pertanian Untuk Pulihkan Ekonomi

oleh -

SURABAYA: Pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur mengalami kontraksi 2,39 persen pada 2020, dan perlu pemulihan yang cepat oleh pemerintah. Anggota Komisi B DPRD Jatim, Ahmad Athoillah, menilai mengoptimalkan sektor pertanian bisa menahan laju kontraksi ekonomi.

“Misalnya pengoptimalan kredit yang tepat sasaran untuk berbagai sektor utama Jatim, salah satu kunci percepatan pemulihan ekonomi,” kata Mas Atho’, sapaan akrabnya, dikonfirmasi, Sabtu (20/2/2021).

Politisi PKB itu mengatakan, pandemi Covid 19 bukan halangan bagi Pemprov Jatim untuk membangkitkan pertumbuhan Ekonomi. Asalkan, Pemprov Jatim memberikan perhatian khusus terhadap sektor unggulan di Jatim. “Pemprov Jatim harusnya memiliki pertimbangan untuk menggandeng Pemkab/Pemkot, pengusaha, para ahli dari Universitas dan masyarakat untuk merumuskan regulasi, tentang percepatan pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jattim pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2020 terkontraksi mencapai minus 2,64 persen. Sementara sebelumnya pada triwulan IV 2019, ekonomi Jatim tumbuh 5,42 persen.

Pada triwulan IV 2020, pertumbuhan ekonomi paling besar adalah sektor transportasi dan pergudangan mencapai 12,96 persen. Sementara sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, mengalami penurunan drastis sejak dua tahun terakhir, yakni -23,57 persen di 2019 dan kian anjlok di 2020 mencapai -26,77 persen.

“Memang secara nasional, Jatim penyumbang perekonomian terbesar kedua di Pulau Jawa setelah DKI Jakarta, dengan kontribusi sebesar 24,80 persen,” ujarnya.

Selain karena pandemi, kata Mas Atho’, ada beberapa faktor yang membuat perekonomian Jatim kontraksi. Di antaranya, pelaksanaan PSBB yang kemudian dilanjutkan dengan PPKM diberbagai daerah, sehingga berdampak pada pengeluaran konsumsi RT yang dipengaruhi oleh konsumsi rumah tangga untuk transportasi, dan juga kebutuhan rekreasi yang menurun drastis, karena ruang gerak masyarrakat terbatas.

“Maka itu, Pemprov Jatim perlu dukungan sektor ekonomi dengan multiplier effect tinggi dan keterkaitan industri hulu dan hilir. Kemudian sektor potensial harus difasilitasi untuk meningkatkan daya saing, dan sekaligus memperkuat kontribusi terhadap perekonomian Jatim,” kata politisi asal dapil Jombang-Mojokerto itu.

Faktor lainnya, Mas Atho’ melihat penyerapan APBD Pemprov Jatim masih lemah atau minim. Mestinya, kata dia, disaat kontraksi seperti ini belanja pemerintah bisa naik. Ia menilai penyerapan APBD dan belanja harus segera dilakukan, agar dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat. “Kalau nggak bisa genjot penyerapan anggaran, ekonomi Jatim bisa mengalami kontraksi berkelanjutan di tahun 2021. Semoga saja tidak, maka itu Pemprov harus mempercepat penyerapan anggaran untuk aktivitas ekonomi di Jatim,” jelas Mas Atho’. NOE

No More Posts Available.

No more pages to load.