Sumenep Berlakukan PPKM Mikro Hingga Pelosok Desa

oleh -

SUMENEP: Pemerintah Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, akan segera melakukan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro, yakni dimulai dari tingkat desa atau kelurahan untuk mencegah penyebaran Covid-19.

“PPKM mikro ini tentu saja mempertajam sekaligus memperkuat keberadaan posko (pos komando) di setiap desa untuk melakukan pencegahan dini, seperti sosialisasi protokol kesehatan, yakni memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak,” kata Bupati Sumenep Abuya Busyro Karim.

Pelaksanaan PPKM mikro dalam rangka pencegahan Covid-19 dilakukan di tingkat Rukun Tetangga (RT) / Rukun Warga (RW) setiap desa yang ada warganya terkonfirmasi positif Covid-19. “Desa di Kabupaten Sumenep tidak seluruhnya membentuk posko, tetapi hanya desa yang ada warganya terkonfirmasi positif Covid-19,” imbuh Bupati dua periode ini.

Bupati mengungkapkan, tim satgas penanganan pengendalian penularan Covid-19 Kabupaten Sumenep telah mengidentifikasi pasien terkonfirmasi positif Covid-19 di semua desa, yang hasilnya menemukan sebanyak tiga puluh tujuh orang pasien terkonfirmasi positif Covid-19 dalam rentang waktu 7 hari terakhir.

“Sebanyak tiga puluh tujuh pasien itu tersebar di 37 titik lokasi di 26 desa pada 11 kecamatan daratan yakni Kecamatan Ambunten, Batang-batang, Batuan, Batuputih, Gapura, Giligenting, Kalianget, Kota Sumenep, Lenteng, Pasongsongan dan Kecamatan Saronggi,” jelasnya.

Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk mensinergikan PPKM mikro mengadakan rapat koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan Oranisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Kepala Puskesmas, Camat dan unsur Forkopimka.

“Rakor itu untuk menyamakan persepsi dan menidaklanjuti instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro dan pembentukan posko penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di tingkat desa dan kelurahan,” pungkasnya.

Sementara pemberlakuan PPKM mikro sesuai instruksi Mendagri Nomor 3 tahun 2021 tentang PPKM mikro dan pembentukan posko desa/kelurahan untuk pengendalian Covid-19 dan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/59/kpts/013/2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro dan pembentukan posko penanganan corona virus disease 2019 di tingkat desa/kelurahan untuk pengendalian penyebaran Covid-19, di Provinsi Jawa Timur. Pemberlakuan PPKM mikro mulai berlaku sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021. NOE

No More Posts Available.

No more pages to load.