Politisi PKB Sebut Pemprov Jatim Gagal Perjuangkan Jatah Pupuk Urea Untuk Petani

oleh -

SURABAYA: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemprov Jawa Timur gagal memperjuangkan petani terkait jatah pupuk urea untuk Jatim. Pasalnya, Kementerian Pertanian (Kementan) mengurangi jatah pupuk urea untuk Jatim, dari 967.612 ton menjadi 948.470 ton atau turun sebesar 19.142 ton di 2021.

“Memang ada pengurangan alokasi pupuk bersubsidi untuk Jatim di 2021. Harusnya Pemprov Jatim memberikan alasan yang relevan, agar bisa diterima masyarakat terkait pengurangan khususnya pupuk urea itu,” kata Komisi B DPRD Jatim, Ahmad Athoillah, dikonfirmasi, Kamis (4/2/2021).

Selain itu, lanjut Mas Athok, sapaan akrabnya, pemerintah juga tidak mampu memberikan solusi terkait adanya kekurangan pupuk untuk petani. Ini diketahui setelah dirinya melakukan serap aspirasi masyarakat (reses), dimana petani mengeluh terkait kondisi pupuk bersubsidi di daerah. “Seharusnya Pemprov Jatim berupaya agar Kementan tidak mengurangi ketersedian pupuk di Jatim, apalagi melihat Jatim berada di peringkat pertama untuk menunjang ketahanan pangan nasional,” katanya.

Tidak hanya pengurangan jumlah pupuk bersubsidi, namun pemerintah juga menaikkan harga pupuk. Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020, harga pupuk relatif naik. “Misal untuk Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk jenis urea yang semula Rp1800 per kg menjadi Rp2250 per Kg dan jenis pupuk bersubsidi lainnya,” katanya.

Politisi muda asal Jombang ini juga mendesak Dinas Pertanian Pemprov Jatim gencar memberikan sejumlah edukasi, agar masyarakat bisa memahami kebijakan pemerintah. Misalnya terkait sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) ke petani.

“Dinas Pertanian mempunyai penyuluh lapangan yang bisa difungsikan untuk mensosialisasikan, agar petani bisa mengikuti arah kebijakan pemerintah ke depan. Masalah ini juga dialami petani di lapangan, karena banyak yang belum tahu soal sistem e-RDKK itu,” kata politisi PKB itu.

Dikonfirmasi perihal tersebut, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jatim, Hadi Sulistyo, mengatakab alokasi pupuk bersubsidi untuk Jatim mencapai 2.804.823 ton pada 2021, meningkat dari tahun 2020 yang hanya mendapat alokasi 2.349.959 ton pupuk bersubsidi. “Artinya Jatim mendapat tambahan alokasi pupuk bersubsidi sebesar 119,36 persen. Jadi total kenaikannya ada sebanyak 454.864 ton pada 2021 ini,” kata Hadi.

Meski mengalami kenaikan, Hadi membenarkan ada pengurangan jatah untuk pupuk urea dari 967.612 ton menjadi 948.470 ton atau turun sebesar 19.142 ton di 2021. Kemudian pupuk ZA dari 358.560 ton turun menjadi 344.474 ton atau turun sebesar 14.084 ton, alokasi pupuk organik granul mengalami penurunan dari 324.282 ton menjadi 270.714 ton, turun sekitar 53.568 ton.

Hadi mengaku tidak tahu apa alasan pemerintah pusat mengurangi jatah pupuk urea untuk Jatim. Padahal, kata dia, pupuk urea merupakan pupuk yang cocok dengan pertanian di Jatim. “Jatah pupuk itu adalah kebijakan dari pusat, kita tugasnya hanya mendistribusikan alokasi yang dari pusat ke kabupaten/kota,” katanya.

Hadi membantah ada kelangkaan pupuk bersubsidi di Jatim. Ia memastiakn sudah didistribusikan ke 38 kabupaten/kota di Jatim. “Jadi bukan langka, tapi petani itu nariknya kadang melebihi target. Misalnya jatah pupuk Februari diambil, lalu petani ngambil lagi untuk jatah Maret. Sehingga untuk ngambil lagi di bulan berikutnya malah dibilang langka, padahal itu sudah diambil semua. Karena mungkin ketakutan, kalau sesuai jadwal enggak akan terjadi seperti itu,” kata Hadi.

No More Posts Available.

No more pages to load.