Kades Errabu Ngaku Salah Ketik Soal Dugaan Proyek Fiktif

oleh -

SUMENEP: Kepala Desa Errabu, Hafidatin angkat bicara perihal dugaan penyimpangan penyimpangan dalam pekerjaan proyek yang dibiayai melalui dana desa (DD) maupun alokasi dana desa (ADD), yang diadukan oleh Komunitas Peduli Errabu (Komper) kepada Inspektorat Kabupaten Sumenep.

Menanggapi persoalan tersebut, Kepala Desa Errabu, Hafidatin membenarkan jika di desa yang saat ini dipimpin tidak memiliki pasar.

“Disini (desa Errabu) tidak ada pasar, yang ada kios di (tempati) Bumdes (badan usaha milik desa) itu,” katanya saat dikonfirmasi melalui sambungan teleponnya, Kamis,

Wanita yang akrab disapa Tin itu membenarkan jika selama dua tahun terakhir menganggarkan pemeliharaan hingga ratusan juta. “Ia ada pemeliharaan, itu empat lokal,” jelas dia.

Ditanya mengenai pembelian tanah untuk ditempati pembangunan gedung Polindes, kades dua periode itu mengaku tidak ada pembelian tanah untuk pembangunan Polindes, karena pembangunan gedung Polindes berada diatas tanah percaton. “Kalau yang Polindes itu percaton,” jelas dia.

Ditanya mengenai adanya anggaran pembelian tanah yang ada di APBDes tahun 2018 Tin mengaku salah cetak. “Itu yang Bumdes, itu salah cetak kali,” kilahnya pada media.

Sebelumnya, Sejumlah warga Desa Errabu, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, yang tergabung dalam Komunitas Peduli Errabu (Komper), mendatangi kantor kantor Inspektorat Sumenep. Hal tersebut dilakukan guna mempertanyakan proyek pembangunan melalui anggaran dana desa (ADD) maupun dana desa (DD) sejak tahun 2016 hingga 2020.

Pantauan dilokasi, warga nampak membawa sejumlah foto papan informasi hasil pekerjaan proyek yang dianggap tidak sesuai. Salah satunya pembangunan rabat beton tahun 2016 di Dusun Berek Leke, Desa Errabu yang diduga tidak sesuai fakta. Ukuran panjang proyek dengan anggaran sebesar Rp145 juta itu disinyalir terjadi pengurangan volume.

Dugaan kejanggalan yang lain munculnya anggaran pemeliharaan pasar desa sebesar Rp272 juta. Anggaran itu merupakan anggaran selama dua tahun, yakni tahun 2019 sebesar Rp 250 juta dan tahun 2020 sebesar Rp22 juta.

Bahkan yang aneh bagi warga, pemerintah desa menganggarkan pembelian tanah sebesar Rp 48 juta untuk dibangun gedung Polindes pada anggaran tahun 2018. Padahal, pembangunan gedung tersebut dilakukan diatas tanah percaton atau tanah negara. NOE

No More Posts Available.

No more pages to load.