PPP Bondowoso nilai hak Interpelasi Terburu-Buru

oleh -

Bondowoso: Fraksi Partai PPP Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bondowoso menilai bahwa Hak interpelasi anggota Dewan terhadap kebijakan mutasi ASN oleh Bupati Bondowoso dinilai terburu-buru. Meskipun hal itu sudah disetujui secara aklamasi oleh semua anggota DPRD.

“Pengambilan keputusan itu tidak harus semerta merta, butuh waktu yang panjang untuk mengkaji dan menelaah materi-materi usulan hak interpelasi. Mestinya, tanggapan dari pengusul itu memberi waktu dan ruang yang cukup, agar pandangan umum fraksi itu tidak serta merta ditanggapi secara lisan,”ujar Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari Partai PPP, Sahlawi. Senin 18 November 2019.

Ia menambahkan bahwa ada beberapa aspek kajian yang harus dipahami, diantaranya Secara substansi, usulan hak interpelasi tidak memenuhi syarat materiel maupun syarat formal. Hal tersebut jika mengacu pada undang-undang tentang interpelsi.

“Kalau setiap kebijakan pemerintah itu mau di interpelasi,ini apa jadinya. Karena secara substansi kita tidak melihat dan tidak ada keterangan apapun dari tanggapan para pengusul yang menjelaskan soal situasi dan kondisi sehingga hak interpelasi itu harus dilanjutkan,”Imbuhnya.

Selain itu, ada tiga aspek yang bisa menilai apakah tindakan pemerintah itu dinyatakah  sah atau tidak, yakni aspek kewenangan, aspek prosedural dan aspek substansi.

“Kalau pun dari aspek substansi dan aspek prosedural ada sesuatu yang salah, maka DPRD tidak boleh semerta merta menyatakan salah atau cacat secara  hukum, karena DPRD ini bukan lembaga peradilan, biarlah kita serahkan kepada komite ASN atau PTUN, selama tidak ada pendapat dari  komite ASN maka dalam peraturan perundang undangan termasuk keputusan itu tidak dinyatakan sebaliknya oleh beberapa badan yang hak, maka tetap dinyatakan sah,”Pungkasnya.

Untuk diketahui, sebelumnya, Sebanyak 15 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bondowoso dari total 45 Anggota, mengajukan hak interpelasi soal mutasi ASN yang dilakukan oleh Bupati di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bondowoso yang diduga asal-asalan dan tidak melibatkan Tim Panitia Penilaian Kinerja (PPK). Serta, pada Jumat (8/11) lalu, seluruh anggota DPRD Bondowoso mulai mengadakan rapat paripurna intern penyampaian penjelasan usul hak interpelasi.(Noe)

No More Posts Available.

No more pages to load.