Catatan Penting Fraksi Demokrat Soal Perppu Ormas

oleh -
Ilustrasi Perpu Ormas

SURABAYA-Fraksi Demokrat memberikan sejumlah poin penting dalam Perpu No 2 Tahun 2016 sebagai pengganti UU No 17 Tahun 2013. Pasalnya, telah terjadi pergeseran paradigma pemerintah dalam memandang organisasi kemasyarakatan (Ormas) saat ini.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fandi Utomo mengatakan, ormas yang semula merupakan wadah berserikat dan berkumpul untuk menyatakan pendapat bagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan, kini juga sekaligus dipandang sebagai ancaman terhadap kedaulatan negara, Pancasila dan Konstitusi Negara.

“Fraksi Partai Demokrat mengingatkan pemerintah untuk tidak tergelincir dari konsepsi Indonesia sebagai negara hukum (Recht Staat) yang demokratis sebagaimana diatur dalam konstitusi Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945,” kata Fandi, Selasa (17/10/2017).

Lebih jauh ia menjelaskan, terhadap Ormas yang nyata-nyata mengancam kedaulatan Negara, Pancasila dan Konstitusi, Fraksi Demokrat mendukung upaya pemerintah yang cepat dan strategis. Namun demikian, tindakkan tersebut hendaknya tetap memegang teguh prinsip-prinsip pengembangan partisipasi masyarajat dalam bernegara, perlindungan HAM yang meliputi kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, sebagaimana diatur dalam konstitusi. Dan, due process of law.

Poin selanjutanya, lanjut Fandi, Partai Demokrat mencermati bahwa Perpu No 2 Tahun 2017 ini memberikan kewenangan yang besar kepada Mendagri dan Menkumham dalam penindakkan Ormas. Kewenangan besar ini, ketika diterapkan bisa bermakna interpretasi terhadap Pancasila, ketika dikaitkan dengan ketentuan larangan pada Frasa “bertentangan dengan Pancasila”.

“Kami mengharapkan penjelasan seterang-terangnya terhadap ketentuan ini. Untuk menghindari Menkumham dan Mendagri menjadi Penafsir Pancasila,” jelasnya.

Kemudian berkaitan dengan ketentuan sanksi pidana terhadap anggota Ormas yang dibubarlan sebagaimana dimaksud dalam Perpu itu, Fraksi Partai Demokrat mengingatkan Pemerintah agar pengaturannya lebih terukur dan objektif, karena hal ini bisa berdampak pada pengekangan kebebasan dan turunnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui Ormas.

“Sebagian besar Perpu No 2 Tahun 2017 ini dapat dipahami urgensinya oleh Partai Demokrat.

Namun, kami mengharapkan isu-isu penting yang berdampak pada masa depan bangsa dan negara seperti poin-poin itu dapat dibahas dengan tuntas antara DPR dan Pemerintah demi kebaikan bangsa dan negara di masa depan,” pungkas Legislator dari Dapil Jawa Timur 1 (Surabaya-Sidoarjo) ini.

No More Posts Available.

No more pages to load.